BENDERRAnews, 1/9/18 (Jakarta): Ada keyakinan kuat dari KH Ma’ruf Amin. Yakni, Jika terpilih sebagai wakil presiden di Pilpres 2019, KH Ma’ruf Amin bersama Presiden Jokowi akan menyiapkan landasan kuat dan bagus sehingga Indonesia bisa tinggal landas di 2024.
Hal itu diungkapkan KH Ma’ruf Amin ketika ditanya mengenai apa saja poin yang disampaikannya di hadapan para kader PDI Perjuangan yang melaksanakan Rakornas, Sabtu (1/9/18).
Kyai Ma’ruf, begitu ia biasa disapa, mengaku sangat berbahagia karena bisa hadir di dalam Rakornas yang dilaksanakan secara tertutup itu. Diapun memulai pernyataannya dengan ungkapan terima kasih atas dukungan PDI-P kepadanya. Sesudah itu, Kyai Maruf menyampaikan apa yang menjadi visinya sebagai seorang cawapres.
“Intinya, dari saya, kalau memang terpilih, Pak Jokowi dalam periode kedua, ini dalam rangka menyiapkan landasan, runway, supaya Indonesia bisa tinggal landas, di 2024,” kata Kyai Ma’ruf, yang didampingi Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.
Tetapkan orientasi baru
Dijelaskannya, di periode pemerintahan pertama sejak 2014, pemerintahan yang efektif hanyalah tiga dari lima tahun. Di tahun pertama Jokowi menetapkan orientasi baru, di tahun kedua dan ketiga melaksanakan langkah-langkah pembangunan. Di dua tahun terakhir adalah persiapan untuk Pemilu berikutnya.
“Tapi walaupun tiga tahun, beliau sudah menyiapkan program yang sangat signifikan. Pertama infrastruktur, kemudian membangun pendidikan dan kesehatan,” kata Kyai Ma’ruf.
“Karena itu, ketika beliau terpilih pada periode kedua nanti, akan efektif lima tahun. Ini saya kira akan lebih banyak lagi yang bisa dibangun,” ujarnya lagi.
Selesaikan konflik ideologi
Di periode kedua ini, lanjutnya, Kyai Ma’ruf berharap bisa berada di sisi Jokowi untuk menyelesaikan konflik ideologi. Tegas dikatakan oleh Kyai Maruf, bahwa 2024 nanti, tidak akan ada lagi konflik demikian.
“Ideologi kita sudah utuh lagi sebagai bangsa, tinggal bagaimana membangun masalah ekonomi, kerakyatan dan karakter bangsa. Kemudian juga, penegakan hukum dan juga pembangunan SDM,” tegasnya.
”Saya anggap itu sebagai takeoff-nya kita setelah 2024 nanti.”
Bisa jadi negara miskin
Sementara itu, bakal Calon Presiden, Prabowo Subianto, justru sebaliknya menyatakan, Indonesia bisa menjadi negara miskin. Ini bila tak ada perbaikan pengelolaan utang luar negeri. Selain itu, perbedaan antara kalangan kaya dan miskin di Indonesia sangat jauh ketimpangannya.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam seminar bertajuk ‘Paradoks Indonesia’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (1/9/18). Seminar ini dihadiri oleh para guru besar berbagai kampus di Indonesia, cendekiawan, dosen, guru, dan pengamat.
Seminar bertema “Negara Kaya Raya, tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin” ini juga dihadiri politisi yang bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.
Prabowo melanjutkan, tingginya rasio utang telah menyebabkan ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Bila keadaan ini terus-menerus dibiarkan, Indonesia terancam jadi negara miskin.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menambahkan, pertumbuhan ekonomi tidak naik. Sementara, ada segelintir orang Indonesia yang sangat kaya raya. Bahkan, dari 40 orang terkaya di negara ini, nilai kekayaannya 584.000 kali rata-rata orang Indonesia.
“Sekarang, hitungan utang Indonesia naiknya Rp1 triliun setiap hari. Harus ada upaya perbaikan,” katanya seperti dilansir Suara Pembaruan.
Data BPS
Beda dengan dasar pemikiran Prabowo (juga Cawapres-nya, Sandiaga Uno), justru banyak pihak di dalam maupun luar negeri malah lebih percaya dengan hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang membuktikan, terjadi pengurangan angka kemiskinan serta terus berlangsungnya pemerataan ekonomi di Indonesia (sebagaimana paparan Presiden Jokowi di depan Parlemen, 16 Agustus 2018 lalu).
“Bahkan banyak lembaga resmi internasional menilai, kondisi Indonesia relatif lebih baik serta rentan dibanding nanyak negara lain, di era ekonomi global sedang kurang bagus saat ini karena adanya perang dagang AS-RRT serta krisis Turki lalu Argentina,” demikian Tim Kajian Institut Studi Nusantara (ISN), sebiah lembaga yang dibentuk sejumlah fungsionaris DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP).
Itu sebabnya, menurut ISN, banyak lembaga pemeringkat utang maupun investasi global menaikkan ranking Indonesia, sebagai negara yang semakin kondusif perekonomiannya.
Indonesia, demikian ISN, tinggal perlu lebih mrmperkuat fundamen ekonomi, dengan terus mengimplementasikan tatanan pengelolaan berbasis platform keunggulan kompetitif (letak geografis, bonus demografi berkualitas, dan faktor-faktor dominan lainnya sebagai energi baru, seperti kekayaan budaya, obyek pariwisata dst), tidak lagi heavy kepada keunggulan komparatif (berbasis tok SDA).
“Ini sejalan dengan amanat Trisakti-nya Bung Karno, yakni selain berdaulat secara politik, tapi juga berdaulat di bidang ekonomi lewat konsep Berdikari, serta berkepribadian secara budaya,” demikian ISN.
Sementara itu, tudingan Sandiaga Uno yang menyebut data BPS diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah dinilai tidak mendasar. Ucapan Sandiaga dinilai berpotensi membawa demokrasi kepada peradaban primitif.
“Kami menilai ucapan Pak Sandi sangat destruktif dan berpotensi membawa peradaban demokrasi kita kepada peradaban demokrasi primitif. Kami kecam statement itu,” ujar Uki, sapaan akrab Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/8/18).
Ia mengatakan, BPS merupakan salah satu National Statistical Office (NSO) paling kredibel di mata internasional. Bahkan, BPS kerap dijadikan NSO tujuan studi banding NSO negara lain.
Data BPS, menurutnya, diambil di lapangan menggunakan metode ilmiah, agar dapat memotret fakta dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Mantan Peneliti Kebijakan United Nations Population Fund ini menganggap Sandiaga mengeluarkan statement tersebut karena data menunjukkan perbaikan ekonomi terjadi di banyak sisi.
Jangan terkesan frustrasi
Ia lalu menyarankan pendamping Prabowo di Pilpres 2019 tersebut mempelajari bagaimana membangun opini politik menggunakan data.
“Kami menangkap kesan Pak Sandi frustrasi dalam membangun opini politik berbasis data, karena data mengakui ekonomi membaik. Ketimpangan ekonomi menurun sejak Pak Jokowi menjabat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat di seluruh provinsi dan harga-harga terkendali,” ujarnya seperti dilansir Kanal Indonesia.
“Pak Sandi mesti banyak belajar soal bagaimana membangun argumen politik berbasis data, sebuah karakteristik peradaban demokrasi modern. Data adalah modalitas untuk rujukan beradu gagasan. Meski demikian, setiap data memang memiliki kelemahan, baik itu data nasional maupun internasional, tapi itu area teknis metodologi. Itupun tidak mengurangi kredibilitas data,” demikian Dedek Prayudi. (B-SP/BS/KI/jr — foto ilustrasi istimewa)
