BENDERRAnews, 12/9/17 (Jakarta): Direktur Utama Bank BTN, Maryono, dengan bangga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah insan pengembang di lingkup industri properti nasional, di Jakarta, Senin (11/9/17).
Di ajang tersebut, proyek properti kota baru Meikarta mendapat apresiasi khusus, karena meraih penghargaan “BTN Golden Property Award 2017” (BTN GPA 2017) untuk kategori “Breakthrough Phenomenal Campaign (Best Marketing)”.
“Penghargaan ini dipersembahkan kepada pengembang dan insan properti yang berkinerja positif dan inovatif,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono, dalam gelaran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bekerja sama dengan Indonesia Property Watch (IPW) tersebut.
Dikatakannya lagi, penghargaan ini, juga untuk mendukung momentum pertumbuhan bisnis properti di Tanah Air dan mengawal Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah.
“Optimisme untuk menjaga momentum pertumbuhan properti ini sangat memerlukan peranan para pengembang, yang peduli terhadap tingginya kebutuhan properti. Ini terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah,” ujarnya.
Meikarta buktikan kualitas
Maryono juga menyebut Meikarta mampu membuktikan kualitas sebagai produk properti yang serius dalam memasarkan unit huniannya.
“Jadi kategori itu jangan dilihat nama Meikarta. Tadi ada pengembang yang dilihat kualitas bangunannya, ada yang dilihat marketing-nya. Mungkin marketing-nya bagus. Jadi jenis awards-nya luar biasa. Karena yang menilai tidak hanya BTN only, tetapi lembaga independen yang namanya IPW,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Maryono mengatakan untuk menjaga momentum pertumbuhan properti tahun ini dan memangkas back-log rumah, peran pengembang sangat diperlukan dalam membuat terobosan. “Terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah,” ujarnya.
Dia menambahkan, BTN sebagai bank penyalur KPR terbesar, terutama untuk segmen KPR subsidi, siap bahu-membahu dengan para pengembang untuk memangkas back-log rumah sebesar 11,4 juta unit secara nasional.
“Bank BTN mengambil peran sebagai integrator dari program sejuta rumah. Kami tidak hanya membantu dari sisi demand, tetapi juga menjaga sisi pasokan dari pengembang,” demikian Maryono seperti dilansir ‘BeritaSatu.com’.
Atasi defisit rumah
Digulirkannya program satu juta rumah tiap tahun oleh pemerintahan Presiden Jokowi, sesungguhnya untuk menjawab defisit kebutuhan rumah, antara 13 hingga 15 juta unit.
Tepatnya, Indonesia kini menghadapi masalah ketersediaan perumahan alias ‘back-log’ sekitar 11,4 hingga 11,8 juta berdasarkan perhitungan para ahli dan birokrat berkompeten.
Terkait itulah, Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Riady, mengatakan, pengembang harus memiliki terobosan dalam menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Terlebih, menurutnya, Indonesia masih dihadapkan pada masalah ketersediaan perumahan (backlog) yang jumlahnya mencapai 11,4 juta unit.
“Apabila defisit perumahan banyak, tentunya harus ada terobosan dari kalangan pengembang. Lippo sendiri ada di koridor Cikampek sudah 25 tahun. Izinnya sendiri sudah ada,” ujar James Riady dalam acara “BTN Golden Property Awards 2017”, di Jakarta, tersebut.
Forum diskusi ini dimoderatori oleh Najwa Shihab, dan selain James T Riady, menampilkan pula Direktur Utama BTN, Maryono, ‘Founder’ Intiland Development, Hendro Gondokusumo, ‘Founder’ Jababeka, SD Darmono, serta Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, Tumiyana.
Mereka tampil saat talkshow properti “The Rising Star” pada acara “BTN Golden Property Awards 2017” di Jakarta, tersebut.
Dari forum itu, lahir optimisme bersama untuk menjaga momentum pertumbuhan properti tahun ini, dimana hal itu sangat memerlukan peranan para pengembang yang peduli terhadap tingginya kebutuhan properti terutama untuk kelas menengah kebawah.
Butuh suasana nyaman
Inti lainnya yang mencuat dari forum ini, para pelaku industri properti (Pengembang) membutuhkan suasana yang nyaman agar mereka bisa membantu pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat, sehingga backlog rumah yang saat ini mencapai 11,38 juta unit dapat dipangkas.
Selain itu, Pemerintah perlu membuat terobosan agar prosedur pengurusan perizinan di sektor properti dapat dilakukan lebih mudah dan lebih cepat.
“Agar masyarakat bisa membeli rumah, tentu Pemerintah mesti mendorong pengembang membangun hunian dalam skala lebih besar lagi. Untuk itu dibutuhkan proses perizinan yang lebih cepat. Jadi, jangan hambat masyarakat yang ingin membeli rumah,” kata Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group James Riady pada talkshow “BTN Golden Property Awards 2017” di Jakarta, tersebut.
Presiden Jokowi sebelumnya juga menyoroti masalah perizinan investasi. Presiden secara tegas meminta para menteri dan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tidak menghambat investasi. Presiden juga meminta perizinan tidak dihambat.
Perbaiki prosedur perizinan
Disebut James Riady, Indonesia saat ini mengalami defisit rumah yang cukup besar. Selisih antara kebutuhan dan pasokan (backlog) rumah saat ini mencapai 11,38 juta unit. Jika tidak segera diatasi, backlog rumah di Tanah Air akan terus membesar.
“Masih ada sekitar 11 juta masyarakat Indonesia yang memiliki pekerjaan, namun belum memiliki rumah karena harga rumah tidak terjangkau. Masyarakat punya uang, tetapi harga rumah tidak terjangkau. Perlu pihak yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,” paparnya.
Untuk memangkas backlog rumah, kata James, perlu terobosan besar, baik di sisi pemerintah maupun di sisi pengembang properti. Di sisi pemerintah, salah satu terobosan yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan.
“Perizinan harus cepat dan mudah, sehingga pengembang merasa nyaman dalam berinvestasi,” tuturnya.
Dari sisi pengembang, menurut James Riady, perlu terobosan konsep hunian yang harganya terjangkau, tetap mengedepankan kualitas, dan mampu mengatasi masalah perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas dan permukiman kumuh.
“Jadi, sebenarnya kita membutuhkan konsep yang diinginkan oleh pembeli. Pasar properti di Indonesia sebetulnya masih besar,” ucapnya.
Masyarakat respons Meikarta
Karena alasan itu pula, kata James Riady, Lippo Group menggulirkan proyek kota baru Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masyarakat meresponsnya secara antusias. “Dalam dua bulan, setidaknya 130.000 unit apartemen di Meikarta sudah terjual,” tuturnya.
James menambahkan, kota modern Meikarta yang berada di jantung kawasan industri adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan hunian dengan harga terjangkau dan berkualitas serta didukung infrastruktur yang lengkap dan terintegrasi.
Dia mencontohkan, kawasan industri Cikarang dan sekitarnya setiap tahun memproduksi lebih dari satu juta mobil, 10 juta sepeda motor, serta jutaan kulkas, TV, dan alat-alat rumah tangga. Ribuan perusahaan nasional dan multinasional membangun pabrik dan basis bisnisnya di koridor ini, seperti Astra, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Panasonic, Toshiba, Hankook, dan Samsung.
Jutaan pekerja membutuhkan
Perusahaan-perusahaan raksasa itu didukung ratusan ribu staf dan karyawan kantor serta jutaan pekerja. “Ada 9,6 juta penduduk Bekasi, lalu ada pusat industri terbesar di sana. Mereka butuh hunian yang nyaman tapi harganya terjangkau. Jadi, proyek Meikarta hadir sebagai terobosan,” tegas James Riady.
James mengemukakan, para pengembang properti dapat menjadikan infrastruktur yang sedang gencar dibangun pemerintah sebagai peluang. “Intinya, pasar properti di Indonesia masih cukup luas,” tegasnya.
James Riady menjelaskan, proyek Meikarta sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyakat akan hunian yang harganya terjangkau. Itu sebabnya, harga yang ditawarkan Rp6,7 juta per m2 atau hanya sekitar Rp127 juta per unit, namun dengan kualitas terbaik. “Bahkan diberi fasilitas terbaik, seperti lift dari Mitsubisihi. Sekarang penjualan kami sudah mencapai 130.000 unit,” katanya.
Dia menegaskan, proyek Meikarta secara perizinan tidak masalah. “Kami sudah lama bergelut di industri properti. Mana proyek yang tidak sesuai? Semua prosedur sudah dilakukan, semua izinnya juga sudah ada,” ujarnya.
James Riady mengajak para pengembang lainnya untuk membuat proyek terobosan seperti kota baru Meikarta guna mengatasi masalah perkotaan, permukiman, kebutuhan terhadap hunian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Saya mengajak semua turun gunung,” demikian James Riady. (B-BS/jr)
