BENDERRAnews.com, 26/8/20 (Jakarta): Dengan tegas Presiden Joko Widodo memperingatkan masyarakat, regulasi yang belum sinkron bisa disalahgunakan untuk menakut-nakuti dan memeras. Presiden juga menegaskan pemerintah akan terus melakukan sinkronisasi regulasi secara berkelanjutan.
“Jika bapak ibu menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan kepada saya,” kata Jokowi saat menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/20).
Namun Jokowi memperingatkan penegak hukum dan pengawas, jangan pernah ada yang memanfaatkan hukum tidak sinkron atau belum sinkron tersebut untuk menakuti-nakuti eksekutif, pengusaha dan masyarakat.
“Tapi saya peringatkan, sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat,” tegas Jokowi.
Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras, menurut Jokowi, sangat membahayakan agenda pembangunan nasional yang seharusnya bisa dikerjakan secara cepat, akhirnya menjadi lamban karena ada ketakutan terhadap regulasi tidak sinkron tersebut.
“Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras. Inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu,” jelas Jokowi.
Kembali Jokowi memperingatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan tindakan seperti itu akan menjadi musuh bersama, musuh negara. Ia tidak akan memberikan toleranssi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran itu.
“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” tegas Jokowi.
Akuntabel dan bebas korupsi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/20).
“Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang cepat, yang produktif, yang efisien dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” kata Jokowi.
Dijelaskannya dua hal tersebut sama pentingnya dan tidak bisa ditukar oleh apa pun juga. Langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas.
“Keduanya harus dijalankan, berjalan bersamaan dan saling menguatkan,” tegas Jokowi.
Dalam sambutannya, Jokowi memberikan penghargaan setingi-tingginya kepada KPK yang memimpin ANPK. Karena upaya pencegahan korupsi, menurut Jokowi harus dilakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya korupsi.
“Dengan tetap tentu saja melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Jokowi.
Kepala Negara menambahkan momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini merupakan momentum yang tepat untuk berbenah secara komprehensif.
“Hal ini memang tidak mudah. Selama ini memang tidak mudah. Tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan. Kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah yang konkrit yang konsisten dari waktu ke waktu,” jelas Presiden Jokowi. (B-BS/jr)
