BENDERRAnews.com, 21/7/21 (Jakarta): Baru-baru ini Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Farurat guna mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.
Sebagaimana diketahui, target diberlakukan aturan ini yakni menurunkan kasus terinfeksi Covid-19 hingga 10.000 per-hari.
Sejak berlaku pada tanggal 3 Juli, laju panyebaran pandemi Covid-19 mulai terlihat turun secara perlahan.
Pemerintah melaporkan, tambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 34.257 kasus positif per Senin (19/7/21) sebanyak 32.217 pasien sembuh serta rekor 1.338 kasus kematian.
Keresahan masyarakat
Selain belum mampu menurunkan laju pandemi Covid-19, penanganan bantuan sosial bagi masyarakarat yang berdampak juga belum maksimal sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, secara terpisah, Ketua DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP 14.02.46) Bidang Aksi Kesehatan Masyarakat, Doktor Ricky Ro’oroh, dan Benidiktus Papa selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) meminta agar Kementerian Sosial lebih aktif dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.
Hal tersebut agar rakyat yang terdampak pandemi dapat ditopang perekonomiannya.
“Selain harus cepat, agar tidak terlanjur masyarakat semakin resah, juga harus tepat sasaran,” kata Ricky Ro’oroh.
Dokter Ricky dan Benidiktus juga mengingatkan, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan sejak awal, semua pejabat negara termasuk para menteri dan kepala daerah harus memiliki sense of crisis dalam situasi sekarang ini.
“Nah, salah satu terjemahannya adalah realisasi anggaran khususnya bantuan sosial terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan agar segera dipercepat,” ungkap Benidiktus.
Selain itu, menurut Beni, UMKM selaku sektor yang cukup dominan dalam menopang perekonomian rakyat Indonesia agar diperhatikan.
“Di tengah laju dan pandemi Covid-19 yang setiap harinya mengalami peningkatan maka keterlibatan seluruh kementerian dengan mengusung konsep gotong royong harus berjalan seirama dalam penanganan pandemi Covid-19. Kami menduga ada pejabat negara yang tidak mematuhi arahan presiden untuk kepentingan bisnis semata tanpa mau terlibat menyelamatkan rakyat indonesia,” tambahnya.
Keselamatan masyarakat
Sementara itu ,Alboin Samosir, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI dalam kesempatan yang sama mengatakan sudah seyogyanya pemerintah lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Upaya penanganan Covid-19 selama ini tidak berjalan maksimal dikarenakan orientasi penanganan pagebluk ini masih mengarah kepada pertumbuhan ekonomi sehingga cenderung abai terhadap keselamatan warga negara.
Hal senada dikemukakan Ketua DPP GPPMP Bidang Aksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Marginal, Vera Sanger, yang menilai, banyak Pemprov mauoun Pemkab dan Pemkot yang lalai menyalurkan dana-dana penanggulangan serta pencegahan Covid-19, bukti masih adanya pejabat kurang memiliki sense of crisis.
Alboin juga menambahkan, pada dasarnya hukum positif di Indonesia sudah mengatur bagaimana menangani situasi pagebluk seperti ini. Hal ini bisa ditemukan di Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi pemerintah seharusnya tidak perlu melahirkan regulasi baru dalam menangani pandemi Covid-19 dan tinggal menjalankan regulasi ini dengan baik dan benar.
Dalam situasi yang seperti ini, hal yang tidak disentuh PPKM Darurat adalah pemberian bantuan sosial dan kepastian hidup bagi seluruh masyarakat yang terpaksa mengentikan aktivitasnya, padahal dalam Pasal 55 UU No. 6 tahun 2018 disebutkan selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Oleh karena itu, proses optimalisasi anggaran yang ada di tiap-tiap kementerian terutama di kementerian sosial harus diarahkan untuk membantu dan menyelamatkan masyarakat yang menjadi korban dari pandemi ini. Negara harus memastikan hadir bagi tiap warga negaranya sebab dalam situasi seperti inilah para pejabat kita diuji sikap kenegarawanannya,” demikian Alboin.
Tenang, ada Rp7,08 T
Sementara itu, dari Surabaya, dilaporkan, atas arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Sosial (Kemsos) telah menyusun berbagai program bantuan sosial (Bansos) untuk mengurangi dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Untuk keperluan itu, Kemsos mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,08 triliun.
Ini di luar Bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. Dimana, anggaran untuk PKH saja sebesar Rp28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani meminta masyarakat agar tenang karena dalam masa kedaruratan, pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat. Program Bansos yang terbaru atau usulan tambahan ialah kebijakan untuk memberikan bantuan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah yang nanti akan kita proses. Bantuannya sebesar Rp200.000 per KPM per bulan selama Juli-Desember 2021,” kata Mensos dalam jumpa pers dengan media di Surabaya (20/7/21).
Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ialah penyaluran beras.
Kemsos menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat. Para penerima ialah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Untuk keperluan itu, Kemsos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.
“Nantinya paket beras seberat 5 kg ini kami serahkan kepada kepala-kepala daerah,” ucapnya.
Selain itu, Kemsos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM bantuan sosial tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non-PKH.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemsos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kilogram. Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” kata Mensos.
Ia menyatakan, bantuan beras dalam paket 5 kg juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri.
Program Bansos eksisting
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemsos juga mengoptimalisasi program Bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemsos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Dengan begitu, mereka seperti menerima 14 bulan,” kata Mensos.
Untuk PKH, Mensos mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa. “Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga,” kata Mensos Risma.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Dengan ketiga Bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Mensos.
Kemudian dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar salur bantuan sosial dipercepat sampai ke tangan penerima manfaat, Mensos Risma terus bergerak door to door. Kemarin, Mensos Risma blusukan melakukan pengecekan kepada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH di Kota Surakarta.
Masuk keluar gang
Mensos Risma pun harus keluar-masuk gang-gang sempit, padat dan hanya cukup satu orang lewat saja.
“Pangapunten niki sampeyan sudah menerima BST (mohon maaf, bapak terima BST)?,” tanya Mensos sambil menyerahkan 10 kg beras.
“Sampun (sudah) Bu menerima Rp600.000,” kata Bagus (60) warga Kampung Baru RT 01 RW 3, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Senin (19/7/21).
Di tempat berikutnya, Mensos Risma melanjutkan pengecekan dengan menanyakan hal serupa kepada warga, Sri Lestasi (40) yang tercatat sebagai PKH dengan komponen anak sekolah SD dan SMP.
Dalam pengecekan lapangan tersebut, Mensos tidak lupa memfoto KTP/KK dan kartu PKH sebagai bentuk telah dilakukan pengcekan dan wujud transparansi. Sebelum meninggalkan lokasi pengecekan Mensos meminta kepada para pendamping agar terus mengawal dan jika ada kendala segera diatasi agar warga segera menerima bansos.
“Tugas pendamping itu membantu warga agar mendapatkan bansos sesuai dengan haknya dan jika ada kendala tolong dibantu ya, ” demikian Mensos. (B-BS/jr)
