BENDERRAnews, 22/1/19 (Cirebon): Ternyata,vmakin banyak saja kader Demokrat pindah ke kubu Jokowi. Sesudah Lukas Enembe (Gubernur Papua), TGB (mantan Gubernur NTB), Vicky Lumentut (Walikota Manado), bahkan pak De Karwo (Gubernur Jatim), dan yang lainnya, kini giliran Walikota Cirebon, Nasrudin Azis. Dan sikap politik mereka (kecuali Vicky Lumentut yang sudah pindah partai juga ke Nasdem, Red), dipandang sebagai hak pribadi oleh DPP. Dan agaknya tidak ada sanksi.
Namun kali ini, sikap politik Nasrudin Azis yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, ternyata bukan hanya menarik atensi publik, tetapi juga menjadi perhatian Partai Demokrat.
Pasalnya, Azis yang menjadi kader Partai Demokrat (PD) sejak berdirinya partai itu, hingga kini menduduki posisi walikota, membuat DPP PD perlu menentukan sikap.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD, Herman Khaeron pun ditugaskan partai dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendalami kasus tersebut.
Hasil yang didapatkan Herman akan dijadikan bahan untuk majelis pertimbangan pusat dalam proses menentukan sikap dan keputusan partai.
“Saya memang diminta untuk mendapatkan informasi. Komandan Kogasma sendiri meminta saya untuk mendapatkan banyak informasi terkait persoalan ini. Dan tentu ini juga sebagai dasar apa keputusan partai untuk menyikapi terhadap keputusan Azis sebagai kader partai demokrat,” kata Herman di Kota Cirebon, Minggu (20/1/19), seperti dilansir ‘Kompas.com’.
Membelot dukung Jokowi
Potensi sanksi yang mungkin akan diterima Azis, Herman menyerahkan sepenuhnya pada sidang majelis kehormatan partai. Melihat dari jenis pelanggarannya, kata Herman, sikap membelot ini merupakan persoalan etika.
Keputusan dan sikap politik Azis yang membelot dan mendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, bagi Herman, sangatlah mendadak.
Azis tidak melakukan pembicaraan, pemberitahuan, sekaligus alasan-asalan terkait hal tersebut. Seharusnya, Azis berkonsultasi tentang semua hal secara berjenjang di struktural partai, dari dewan pertimbangan DPC, DPD tingkat provinsi, hingga pusat (DPP).
Sementara itu, Herman, tokoh politik yang akrab disapa Kang Hero ini menegaskan dan berjanji akan tetap memenangkan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif di seluruh daerah. (B-KC/jr — foto ilustrasi istimewa)
