BENDERRAnews, 23/3/18 (Jakarta): DPP GPPMP mengingatkan sangat urgen mengatasi kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman sebagai salah satu prioritas yang ditetapkan Bappenas pada RKP Tahun 2019.
“Demi penguatan dan keutuhan NKRI yang semakin berdaulat dan disegani serta rakyatnya di seluruh pelosok menikmati kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa diskriminasi atau perbedaan, maka upaya mengatasi kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman harus menjadi perhatian serius,” demikian siaran pers DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP), Jumat (23/3/18).
Pernyataan pers ini dirilis, merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro yang mengatakan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 mengusung tema pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas.
Sebagaimana diketahui, Bappenas telah mengusulkan lima Prioritas Nasional (PN), 24 Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP) dalam RKP 2019.
Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Rabu (21/3/18) lalu, peserta dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan jumlah PN, yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, dan. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
Selanjutnya, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air dan stabilitas keamanan nasional, serta kesuksesan pemilihan umum.
National building
Bagi GPPMP, sebagai konsekuensi logis dari kondisi obyektif Indonesia yang merupakan Negara Kepualaun dan Negara Maritim terbesar di dunia, menjadikan upaya mengatasi kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, benar-benar sangat urgen serta vital.
“Kita punya 17.000 lebih pulau, di mana setengahnya pun belum bernama. Di antara pulau-pulau itu ada perairan yang bisa dijadikan lalulang orang-orang asing yang bermaksud negatif. Tetapi perairan itu pun menyimpan aset luar biasa anugerah Sang Khalik. Semua itu perlu diberdayakan dengan serius. Itulah modal dasar kita, selain terutama posisi strategis di lintas peradaban global (di antara dua benua, di antara dua samudera, di antara dua kultur dan seterusnya, Red),” kata Jeffrey Rawis, Ketua Umum DPP GPPMP, yang dirilis usai sebuah diskusi terbatas di Jakarta.
Jika kita abai menyatukan Nusantara, antara lain melalui program Tol Laut Indonesia, (yang kemudian Poros Maritim Dunia, Red), menurut GPPMP, ini berbahaya bagi masa depan bersama, karena rentan terhadap perpecahan dan adu domba, terutama yang dimainkan oleh elite kita sendiri.
“Tentu prioritas yang satu ini tanpa mengabaikan prioritas lainnya yang sudah dicanangkan Bappenas, yakni, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air dan stabilitas keamanan nasional, serta kesuksesan pemilihan umum. Tetapi, urgensi mengatasi pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, tetap sangat vital bagi kami,” tambahnya sebagaimana dirangkum Tim BENDERRAnews’ dan ‘SOLUSSInews’, Jumat (23/3/18), usai diskusi terbatas sehubungan dengan Dies Natalis ke-64 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut.
Diskusi dihadiri beberapa pentolan GPPMP, ISN dan juga Alumni GMNI, seperti Ruddy Sumampouw, Ifan Pioh, Donald Pokatong dan Markus Wauran, Max Wilar serta Wency Mangindaan.
Strategi jawab isu
Sementara itu, menurut Bambang, penetapan lima PN tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019.
Pertama, persentase penduduk miskin masih tinggi. Sebab, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang.
“Walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menurun, namun angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni sebesar 5,50 persen. Oleh sebab itu upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (23/3/18).
Disebutnya lagi, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Kementerian PPN/Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak.
Selanjutnya, kedua, (dan ini juga yang menjadi konsern utama dari DPP GPPMP, Red), ialah, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah ialah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.
Dengan kata lain, lanjut Bambang, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.
Hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal setempat.
Beberapa persoalan kesenjangan wilayah, baik menurut Bappenas, juga dalam kajian DPP GPPMP (melalui lembaga pengkajian yang dibentuk beberapa pentolan GPMP, yakni Institut Studi Nusantara/ISN, REd), di antaranya terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa, melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan.
Selain itu, (dan ini pun mendapat sorotan tajam DPP GPPMP, Red), yakni, persoalan lainnya yaitu kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah serta terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.
Kemudian, ketiga, pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan ekonomi berhasil akan memberikan multiplier effect kepada pembangunan bidang lain.
“Sektor Industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan,” ujarnya.
Lalu, keempat, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam RKP Tahun 2019 karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner.
Sedangkan ketahanan energi merupakan salah satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital karena air memberi keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia.
Oleh sebab itu, ketersediaan, akses dan stabilitas energi, pangan dan air merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi agenda yang di-highlight dan prioritas bagi pemerintah.
“Terakhir, tahun 2019 adalah tahun politik dimana pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang harus disiapkan solusinya. Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat,” ujar Bambang PS Brodjonegoro, sebagaimana dilansir ‘BeritaSatu.com’. (B-BS/jr)
