BENDERRAnews.com, 20/4/24 (Jakarta): Mahkamah Konstitusi diyakini akan menolak gugatan hasil Pilpres 2024 karena tidak didukung oleh bukti yang valid dan akurat.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mengatakan hal itu, Kamis (18/4/24) lalu di Jakarta.
Diketahui, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan sengketa hasil Pilpres. Sementara itu, pihak termohon ialah KPU dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kami yakin, tim 01 dan 03 tidak memiliki bukti yang kuat. Prabowo-Gibran tidak pernah berupaya melakukan kecurangan,” ujar Silfester kepada wartawan, Kamis (18/4/24).
Antusiasme masyarakat tinggi
Silfester menambahkan, selama kampanye, TKN Prabowo-Gibran telah melakukan blusukan ke berbagai daerah. Antusiasme masyarakat terhadap pasangan ini dinilainya tinggi, yang juga didukung dengan berbagai kegiatan sosial seperti pembagian susu gratis untuk anak-anak.
“Kami telah berupaya mendekati masyarakat, menjelaskan program Prabowo-Gibran, dan mendapatkan restu dari mereka. Kami yakin dengan dukungan rakyat dan Tuhan, Prabowo-Gibran akan menang,” jelas Silfester, seperti dilansir BeritaSatu.com.
Silfester menegaskan, komitmen TKN untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam Pilpres 2024. Dia percaya, kehadiran Jokowi, Prabowo, dan Gibran sudah cukup kuat sebagai kunci kemenangan, tanpa perlu melakukan kecurangan.
Upaya mengalihkan fokus
Terkait isu-isu yang diangkat oleh kubu lawan yang dinilainya merendahkan pihaknya, Silfester mengatakan tim 01 dan 03 sebenarnya telah memahami, mereka akan kalah. Oleh karena itu, muncul berbagai isu negatif terhadap Jokowi, Prabowo, dan Gibran.
Isu-isu tersebut hanya upaya mengalihkan fokus. Seperti yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, presiden dan pejabat negara lain memiliki hak untuk berkampanye,” tandas Silfester.
Saat ini, delapan hakim MK tengah melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengambil keputusan terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Keputusan MK akan dibacakan pada rapat pleno terbuka pada Senin (22/4/24). (B-BS/jr) — foto ilustrasi istimewa
