BENDERRAnews, 20/7/17 (Jakarta): DPP GPPMP sependapat dengan ‘Polling Center’ yang menyatakan, Presiden RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dua lembaga paling dipercaya rakyat Indonesia dalam upaya pembarantasan korupsi hingga pertengahan tahun 2017 ini.
“Tanpa mengacu pada hasil survey pun, fakta di lapangan menunjukkan, hanya dua lembaga ini yang benar-benar terbukti menjalankan amanat rakyat untuk melakukan aksi bersih-bersih di berbagai institusi agar bebas dari KKN,” kata Sekjen DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP), Teddy Matheos kepada Tim BENDERRAnews dan SOLUSSInews, Kamis (20/7/17).
Hal senada diutarakan Ketua DPD GPPMP Sulawesi Utara, Hein Kojongian dan Ketua DPD GPPMP Kalimantan Timur, Didie Wurangian, yang menilai, di saat lembaga negara tertentu sepertinya ‘gamang’ serta ‘nervous’, Presiden Joko Widodo terus gencar melancarkan perang terhadap KKN, lalu diikuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Presiden Jokowi bisa disebut sebagai ‘panglima’ tertinggi dalam perang besar terhadap KKN, termasuk terhadap ‘kroni-kroni’ rezim dulu yang kini coba-coba bangkit lewat berbagai cara serta memanfaatkan sejumlah elite,” ungkap Teddy lagi.
Terkait upaya mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berbasis bebas KKN, DPP GPPMP memang kini sedang berkolaborasi dengan pihak Mahkamah Agung dan KPK, menggelar sebuah seminar khusus.
“Kami telah menetapkan program aksi bertajuk “Seminar Khusus Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah yang berbasis Bebas KKN demi Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Kegiatan ini diarahkan kepada kepada DPD GPPMP Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai pelaksana teknis, dan DPD Sulawesi Utara (Sulut) selaku ‘counter part’,” demikian Teddy Masengi.
DPR terendah
Sebagaimana diberitakan, survei antikorupsi yang dilakukan ‘Polling Center’ itu bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada April dan Mei 2017 di 34 provinsi, 177 kabupaten/kota, 212 desa/kelurahan dan melibatkan 2.235 responden.
Peneliti ‘Polling Center’, Heny Susilowati, Kamis (20/7/17) di Jakarta, mengatakan, 86 persen responden menyatakan percaya kepada KPK dan Presiden sebagai lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi.
Sementara itu, partai politik (Parpol), perusahaan swasta dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya rakyat. Dengan persentase berturut-turut, 35 persen, 49 persen dan 51 persen.
Heny menduga, tingginya tingkat kepercayaan publik tersebut dikarenakan figur Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai bersih dan tegas terhadap perilaku korupsi. Demikian juga, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dianggap cukup berhasil.
“KPK dipercaya karena berhasil menjerat banyak pelaku korupsi, terutama pelaku korupsi kelas kakap. DPR, perusahaan swasta dan parpol mendapat kepercayaan rendah karena banyak pelaku korupsi berasal dari tiga institusi ini,” ungkapnya seperti diberitakan ‘Suara Pembaruan’.
Kemudian, masih dari hasil survei yang sama, pemerintah di tahun 2017 ini dinilai semakin serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Terbukti, tingkat persentasenya meningkat dibandingkan tahun 2016.
Dengan persentase, 20 persen menyatakan upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah sangat serius, 49 serius, 21 persen mengatakan tidak serius, 3 persen sangat tidak serius dan 7 persen tidak tahu. Sedangkan, di tahun 2016, 10 persen sangat serius, 52 persen serius, 28 persen tidak serius, 3 persen sangat tidak serius, 7 persen mengatakan tidak tahu.
Tetapi, tak sejalan dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, DPR justru menggulirkan hak angket kepada KPK. (B-SP/BS/jr)
