BENDERRAnews.com, 2/4/20 (Jakarta): Kepedulian Pemerintah Pusat terhadap warga Jakarta yang kotanya menjadi sentra utama penyebaran wabah virus corona di Indonesia, sangat tinggi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta pemberian bantuan perlindungan sosial atau social safety net bagi 3,6 juta warga yang terdampak kebijakan pandemi corona di DKI Jakarta harus menjadi prioritas untuk segera dieksekusi di lapangan.
“Yang diintervensi di hulu, saya melihat bantuan perlindungan sosial, stimulus ekonomi akan sangat membantu sekali dalam bertahan terutama di Ibu Kota,” kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas yang membahas lanjutan antisipasi mudik melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/20).
Ia telah menerima laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada 3,6 juta warga yang perlu dimasukkan dalam program jaring pengaman sosial (social safety net). Hingga saat ini, baru 1,1 juta warga yang sudah diberikan bantuan social safety net ini.
“Kemarin, Gubernur DKI sudah menyampaikan ada 3,6 juta warga yang perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial. Dan yang sudah diberikan Provinsi DKI Jakarta baru 1,1 juta. Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan,” jelas Jokowi.
Intervensi di hulu, tengah dan hilir
Selain melakukan intervensi di hulu dalam penanganan dampak ekonomi akibat pandemi corona ini, pemerintah juga melakukan intervensi di tengah dan di hilir.
Intevensi pemerintah di bagian tengah, Jokowi meminta pembatasan pergerakan orang dan jaga jarak yang aman sesuai protokol kesehatan dengan kedisiplinan yang kuat harus terus diterapkan. Bila kedua hal itu bisa ditetapkan dengan baik dan disiplin kuat, maka akan memberikan pengaruh pada penurunan jumlah kasus positif Covid-19.
“Saya kira akan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah yang positif Covid-19 ini dan kalau kita lihat dengan musim yang ada sekarang, saya kira cuaca juga sangat mempengaruhi berkembangnya Covid-19,” jelas Jokowi.
Kemudian intervensi pemerintah di bagian hilir, yakni dengan melakukan pengawasan dan pengendalian di level daerah, terutama di level kelurahan dan level desa.
“Sekarang ini saya lihat sudah mulai digerakkan oleh daerah, dan mulai bergerak,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini terus mendorong partisipasi masyarakat baik di tingkat RT maupun RW agar memberlakukan setiap pemudik yang pulang dari kawasan Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai orang dalam pengawasan (ODP).
“Sehingga harus jalankan isolasi mandiri. Selain itu, dana densa juga bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang ada di desa,” ungkap Presiden Jokowi, seperti diberitakan Suara Pembaruan. (B-SP/jr)
