BENDERRAnews, 21/7/19 (Jakarta): Tercatat empat daerah utama memiliki jumlah dukungan suara signifikan dalam pemenangan Joko Widodo pada Pilpres 17 April 2019 lalu. Yakni, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
“Kami bukan cuma mau berhenti sebagai penyumbang suara bagi pak Jokowi, sosok Pancasilais sejati pembawa amanat Tri Sakti-nya Bung Karno, tetapi ingin terlibat aktif lewat kontribusi pemikiran strategis serta program aksi konkret dalam perjalanan Kabinet Indonesia Kerja(KIK) Jilid II bersama Jokowi-Dr Ma’ruf,” tandas Koordinator Solidaritas Sukrelawan Alumni Sam Ratulangi For Joko Widodo-Ma’ruf Amin (“S2A Samrat For Jokowi-Amin”), Jeffrey Rawis, di Jakarta, Minggu (21/7/19).
Dinyatakan, upaya mewarnai KIK II bukan semata-mata minta jatah, tetapi karena Sulawesi Utara (Sulut) punya stok sumber daya manusia (SDM) berkualitas teruji, nasionalis Pancasilais serta pro Merah Putih dan tangguh bertarung.
“Di beberapa partai utama koalisi Jokowi-Amin (PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, Hanura, PPP, PKPI, Perindo dan PSI), ada banyak SDM politisi yang juga profesional intelektual berpengalaman. Di luar itu, ada pula seabrek tokoh dan figur berkompeten dan kredibel dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Universitas Negeri Manado (Unima), plus yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, BUMN, TNI, Polri, seniman, budayawan, pers, aktivis maupun relawan. Selain itu, ada deretan anak muda milelial profesional mumpuni dengan kapabilitas hebat,” ungkapnya didampingi Sekretaris “S2A Samrat For Jokowi-Amin”, Ventje Parera.
Tegasnya, demikian Jeffrey Rawis, ‘Indonesia Sentris’ itu pantas pula terekspresi dalam wujud gotong royong di kabinet, hingga pada implementasi program aksi.
“Tanpa menggerogoti hak prerogatif Presiden RI, Joko Widodo, kami siap membantu beliau dalam penyiapan SDM berkualitas, nasionalis Pancasilais yang pro Merah Putih, untuk menggerakkan roda pembangunan negara lima tahun ke depan,” kata Jeffrey Rawis yang juga Ketua Umum DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP), dan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Univrsitas Sam Ratulangi (IKA Unsrat) Jabidetabek Plus, juga Ketua “Sam Ratulangi Institute” (SRI) ini.
Terkait itu, S2A Samrat For Jokowi-Amin berkolaborasi dengan sejumlah elemen dan institusi, sedang mendesain sebuah Forum Diskusi Publik (FDP) “Menyiapkan SDM Berkualitas yang Nasionalis Pancasilais Dalam Implementasi Program Aksi Kabinet Jokowi Jilid II”.
Beberapa pembicara utama disiapkan dalam mempresentasikan pokok-pokok kajian sesuai kompetensinya, di antaranya Olly Dondokambey, Prof Dr Gayus T Lumbuun, MH, Theo L Sambuaga, MIPP, Dr Ronny F Sompie, Prof Dr Venetia Danes, MSc, Dr Jan Maringka, MH, Prof Dr Hilmar Farid, Irjenpol Carlo Tewu, SH, SIK, Marsekal TNI Jorry Koloay, Dr Lukita Tuwo, Dr Jerry Sambuaga dan lain-lain.
Aspirasi Papua Barat
Sementara itu, Koordinator Aliansi Relawan Jokowi Provinsi Papua Barat, Vinsen Kocu mendorong agar putra asli Papua Barat sudah saatnya masuk dalam kabinet Pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Meskipun, Vinsen mengakui, pengangkatan menteri merupakan hak dan kewenangan presiden sepenuhnya.
“Kami meyakini bahwa presiden dalam mengangkat menteri-menterinya, selain memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, tentunya, presiden juga mempertimbangkan berbagai aspek baik dinamika global, nasional maupun pertimbangan kecakapan, kemampuan kepemimpinan calon-calon menteri,” ujar Vinsen Kocu dalam keterangannya, Minggu (21/7/19).
Sesudah menyelami aspirasi dan harapan masyarakat Papua Barat, kata Vinsen, pihaknya menangkap adanya kerinduan, kebanggaan masyarakat apabila Putra Papua Barat diangkat Presiden Jokowi dalam kabinet Pemerintahan Jokowi 2019-2024.
“Sinyal untuk adanya menteri dari kalangan muda sangat kami apresiasi. Apalagi dengan kondisi di Tanah Papua saat ini, kemunculan anak muda Papua akan memicu harapan baru bagi eksistensi generasi muda Papua,” kata Vinsen.
Pihaknya, kata Vinsen, mendukung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa, calon menteri dari kalangan muda harus yang menguasai masalah, pintar, memahami tata pemerintahan dan sudah berpengalaman. Karena itu, lanjut Vinsen, Aliansi Relawan Jokowi Provinsi Papua Barat mengusulkan Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Mervin IS Komber menjadi salah satu Menteri Jokowi mendatang.
“Mervin Komber selaku Anggota DPD RI Periode 2009 2014 dan 2014 2019. Mervin sebagai figur yang menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Papua Barat. Mervin dikenal luas sebagai orang asli Papua pertama yang menempati Ketua salah satu Alat Kelengkapan di Senayan, yakni Ketua Badan Kehormatan DPD RI,” tandasnya
Senada dengan itu, Sekretaris Aliansi Relawan Jokowi Provinsi Papua Barat, Dominggus Yable, menyebutkan Marvin S Komber juga ditunjang oleh pengalaman, ketokohan, kemampuan personal, kepemimpinan, integritas diri dan besarnya kepedulian Mervin S. Komber selama menjadi Anggota DPD dua periode mewakili Papua Barat. Selain itu, kata Dominggus, Mervin juga terlibat aktif dalam berbagai aktivitas kepemimpinan semasa kuliah di Universitas Cenderawasih Jayapura Papua.
“Kami dari Aliansi Relawan Jokowi Papua Barat menyatakan harapan dan dukungan kami agar Bapak Presiden Jokowi berkenan menimbang Mervin I. S. Komber, putra asli Papua Barat, sebagai salah satu menteri di jajaran kabinet Indonesia Kerja jilid II periode 2019-2024. Usulan ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dengan tetap menghormati hak prerogratif Presiden,” demikian Dominggus, seperti dilansir BeritaSatu.com.
Komposisi ideal
Secara terpisah, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz mengatakan kabinet yang ideal untuk konteks sekarang adalah 60 persen jatah parpol dan 40 persen untuk profesional murni. Menurut August, skema kabinet dengan porsi 60 dan 40 persen bisa efektif mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Idealnya, dalam konteks pemerintahan presidensial dengan multipartai, maka dibentuk skema kabinet dengan porsi 60 persen parpol dan 40 persen untuk profesional murni,” ujar August di Jakarta, Minggu (21/7/19).
Dengan skema seperti itu, kata August, maka dari 34 kementerian, 19 di antaranya akan menjadi jatah parpol koalisi dan 15 kementerian akan diisi oleh profesional murni yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan parpol.
“19 kursi ini akan dibagi secara proporsional sesuai perolehan suara kepada partai koalisi Jokowi-Ma’ruf yang lolos masuk parlemen. Jadi, dibagi berdasarkan perolehan kursi,” tutur dia.
Jika menggunakan skema perhitungan demikian, kata August, maka PDIP dengan persentase kursi di DPR 22,26 persen akan mendapatkan tujuh jatah kursi kabinet. Kemudian disusul Partai Golkar dengan persentase kursi di DPR 14,78 persen akan mendapatkan lima jatah kursi kabinet.
“Sementara Nasdem dengan persentase kursi di DPR 10,26 persen dan PKB 10,09 persen kursi di DPR masing-masing dapat jatah tiga kursi kabinet dan PPP dengan dengan persentase kursi di DPR 3,30 persen dapat jatah 1 kursi kabinet,” jelas dia.
Kemudian, kata August, 15 kursi kabinet untuk kalangan profesional harus benar-benar diberikan kepada profesional murni, tanpa adanya ikatan dengan parpol atau kepentingan tertentu. Ke-15 kursi kabinet ini juga merupakan sektor yang benar-benar vital untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Berdasarkan sisi isu dan nomenklatur yang ada sekarang, setidaknya ada 10 sampai 11 kementerian yang benar-benar diisi oleh profesional murni, yakni Menkumham, Jaksa Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kominfo, Kemendiknas dan Kementerian Desa, PDTT,” beber dia.
Lebih lanjut, August mengatakan sisa dari 15 kursi kabinet yang menjadi jatah kalangan profesional bisa diisi oleh partai koalisi non-parlemen, yakni PSI, Perindo, PBB dan PKPI. Konsekuensinya, kata dia, partai-partai koalisi non-parlemen harus mendukung figur yang berlatar belakang profesional.
“Jadi, karena tersisa empat pos kementerian yang bisa diisi kader-kader terbaik dan profesional dari PSI, Perindo, PBB dan PKPI. Kalau tidak memungkinkan, maka bisa mengakomodasi partai-partai koalisi non parlemen di pos-pos non kabinet,” demikian August Mellaz. (B-BS/jr)
