BENDERRAnews, 3/7/19 (Jakarta): Kini diskursus tentang formasi kabinet semakin menguat setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden serta Wakil Presiden 2019-2024.
Sebagaimana diketahui, penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Terkait masa jabatannyayang kedua, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan pembentukan kementerian baru sesuai dengan kebutuhan dan tantangan baru perkembangan zaman pada kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Mungkin ada beberapa nomenklatur baru. Harus ada kementerian yang melihat kebutuhan. Ini baru saya kalkulasi. Misal, perlunya Menteri Ekspor, khusus ekspor. Menteri Investasi atau menteri apa lagi. Menteri mengenai digital economy, misalnya. Ya, bisa saja berubah,” kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Medcom.Id di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/18) awal pekan ini.
Anak muda
Jokowi kembali menegaskan akan memberikan tempat buat anak muda dalam kabinet mendatang.
“Ke depan ini memang warna untuk yang muda-muda ini perlu diberi ruang. Bisa nanti menteri umur 25 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kenapa tidak? Karena kita harus fleksibel, menyesuaikan perubahan-perubahan dunia sehingga, sekali lagi, kita butuh menteri-menteri yang energik, dinamis, inovatif, penuh kreativitas,” jelasnya, seperti dilansir ANTARA dan Media Indonesia.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pembentukan kabinet Jokowi-Amin bisa mencontoh kabinet pemerintahan saat ini, yakni 60 (non-Parpol):40 (Parpol). JK mengungkapkan terdapat 15 menteri dari partai politik dan 19 menteri dari kalangan nonpartai.
Disebut JK, dukungan dari partai politik kepada pemerintah tidak hanya diberikan di Parlemen, tetapi juga bekerja bersama di kabinet. Ia juga mengingatkan, menteri yang berasal dari kader partai juga bukan berarti tidak profesional.
Jatah kabinet
Pembagian jatah menteri di kabinet, katanya, yang berasal dari partai politik memiliki ukuran tertentu. “Itu sesuai dengan perolehan kursi di DPR. Itu mencerminkan agar adil ya, karena harus ada ukurannya, kalau tidak ada ukurannya, nanti jadi susah pengambilan keputusannya gimana,” ungkap mantan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin itu di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.
Karena itu, ujarnya, ia tidak akan begitu terkejut jika memang nantinya PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu akan memiliki jumlah menteri lebih banyak di kabinet mendatang.
Ditemui terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, mengatakan pembahasan soal kabinet akan dilakukan Jokowi pada pertengahan Juli.
Ia mengaku sudah mengusulkan setidaknya 10 nama calon menteri kepada Presiden Jokowi.
Sedangkan Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, partainya setuju jika kalangan anak muda masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Amin. “Karena sejalan dengan visi-misi Jokowi di periode keduanya yaitu pembangunan sumber daya manusia,” kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
Lalu, Pengamat politik Adi Prayitno mengharapkan Presiden Jokowi lebih independen dan tanpa beban dalam menentukan calon-calon yang akan mengisi kursi menteri. Hal itu, katanya, sesuai dengan hak istimewa yang dimiliki seorang presiden. Yakni hak prerogatif di tengah Parpol yang menjadi pendukung Koalisi Indonesia Kerja. (B-ANT/MI/jr)
