BENDERRAnews, 10/3/19 (Jakarta): Aksi Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo alias Jokowi, terutama dengan memperkenalkan beberapa kartu baru demi membantu rakyat Indonesia, rupanya menuai komplain dari kubu lawan. Buktinya, mereka melaporkannya ke Bawaslu.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun menganggap pelaporan program Kartu Pra-Kerja Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena pihak oposisi sedang panik dan tidak mengetahui secara lengkap apa serta bagaimana program tersebut.
“Kami melihat bahwa laporan atas Jokowi yang mengeluarkan `kartu sakti`, menunjukkan bahwa pihak oposisi panik dengan program tersebut. Laporan tersebut sarat kepentingan politik, serta dilakukan untuk menguntungkan segelintir golongan,” kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma`ruf, Irma Suryani Chaniago, di Jakarta, Sabtu (9/3/19) kemarin.
Irma menilai beberapa pihak terus melakukan manuver terhadap program Kartu Pra-Kerja yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma`ruf Amin.
Dituding politik uang
Disebut Irma, tudingan Kartu Pra-Kerja merupakan politik uang sangat tidak berdasar. Karena Kartu Pra-Kerja tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat atau saat momentum kampanye Pemilu.
“Kalau dilihat, mereka seperti sudah kehilangan akal untuk menyerang program kerakyatan yang digagas oleh Jokowi-Ma’ruf sehingga semuanya dikritik. Padahal rakyat senang dengan ide atau gagasan dari program yang ditawarkan pemerintah saat ini,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, seluruh pihak perlu melihat Kartu Pra-Kerja dalam gagasan yang menyeluruh. Dia membantah jika Kartu Pra-Kerja dapat membuat kaum pencari kerja termasuk kelompok milenial akan menjadi malas.
Kartu tersebut justru dapat menjadi sarana dan fasilitas bagi para pencari kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah.
“Tudingan itu tentu menyakitkan bagi para milenial yang saat ini sedang bersemangat untuk meraih masa depan mereka. Kartu ini didesain untuk meningkatkan kemampuan dari para milenial,” ujarnya lagi.
Irma juga menjelaskan, Kartu Pra-Kerja ini juga berbeda dengan program untuk peningkatan kesejahteraan tenaga honorer.
“Untuk tenaga honorer pemerintah sudah memiliki skemanya tersendiri dan tidak sama dengan Kartu Prakerja. Jadi jangan dipertentangkan tentang honorer dan pencari kerja,” katanya.
Irma, politisi dari Partai Nasdem yang merupakan koalisi pendukung Jokowi-Ma`ruf, meyakini masyarakat bisa memilah informasi yang benar tentang Kartu Pra-Kerja dari gagasan Jokowi.
“Masyarakat percaya dengan program yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi sehingga tidak mau dibohongi oleh kubu oposisi yang terus melontarkan kritik tanpa dasar,” tegas Irma Suryani Chaniago, seperti dilansir ANTARA dan Bisnis.com. (B-ANT/BC/jr)
