BENDERRAnews, 11/6/18 (Jakarta): Seharusnya, kehadiran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatakan Bangsa-Bangsa mesti merefleksikan politik luar negeri Indonesia.
Visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus menjadi program utama RI saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK PBB), terutama terkait implementasi pilar kelima, yaitu mewujudkan pertahanan maritim yang handal.
“Pertahanan maritim yang dapat menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat ditempuh melalui hard power dan soft power. Seperti kita ketahui, hard power ditempuh melalui program minimum essential force (MEF), sementara soft power dapat ditempuh melalui diplomasi maritim,” ujar pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Minggu 10/6/18).
Dikatakan, sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat Poros Maritim Dunia, diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik di Laut China Selatan.
Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, kita dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik.
Pemain global
Para diplomat Indonesia, ujar Nuning, dapat memperoleh political capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai Hukum Laut Internasional 1982. Indonesia dapat menyiapkan para diplomat yang akan mengawaki pos tersebut di PBB dalam bentuk tim terpadu, tidak saja para pejabat Kementerian Luar Negeri RI, tetapi juga para pejabat dari berbagai instansi yang menangani pertahanan maritim, seperti perwira TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
“Selain hard power dan soft power, Indonesia juga dapat mengoptimalkan smart power. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia sebagai ASEAN leader dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani global security,” katanya lagi.
Ditambahkan, smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Periode sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020 merupakan peluang Indonesia menjadi pemain global yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia.
“Smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan beberapa perwira tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti perwira tinggi TNI AL berbintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Libanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander). Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah,” tuturnya.
Amanah masyarakat internasional
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB merupakan cerminan penghargaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam akun resmi facebooknya yang dipantau di Jakarta, Minggu (10/6/18) menyebut demokrasi dan toleransi di Indonesia akan menjadi aset untuk Indonesia dapat berperan aktif di DK PBB.
“Peran Indonesia di tingkat global akan semakin meningkat dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 mewakili Asia-Pasifik,” katanya.
Ia juga menyebut dalam Sidang Majelis Umum PBB kemarin, Indonesia didukung 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang hadir. “Dukungan ini melebihi dua pertiga dari anggota PBB,” katanya.
Ia menegaskan amanah masyarakat internasional kepada Indonesia harus menjadi perhatian untuk dijalankan sebaik mungkin.
“Amanah masyarakat internasional kepada Indonesia ini akan kita jalankan sebaik-baiknya untuk memberi kontribusi nyata bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan di kawasan dan global,” katanya.
Presiden sekaligus mengapresiasi dan menyampaikan selamat kepada para diplomat Indonesia yang telah mengantarkan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. Demikian ANTARA seperti dilansir ‘BeritaSatu.com’.
Lebih lantang bersuara
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak berbagai bangsa yang masih mengalami penindasan seperti Palestina dan etnis Rohingya.
“Saya ucapkan selamat untuk Bu Menlu dan seluruh delegasi. Di tengah anggaran Kemlu yang terbatas, terpilihnya Indonesia menunjukkan kemampuan delegasi Indonesia dalam melakukan lobi sekaligus wujud kepercayaan berbagai negara atas peran diplomasi Indonesia selama ini terutama dalam isu Rohingya dan Palestina yang terlihat cukup menonjol,” ujar anggota Komisi I DPR RI, Sukamta di Jakarta, Senin (11/6/18).
Hal itu dikatakan Sukamta terkait masuknya Indonesia untuk keempat kalinya dalam DK PBB. Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini, posisi anggota tidak tetap DK tidak perlu menjadi prokontra.
Meski posisinya tidak sekuat anggota tetap, tetapi ini akan sangat membantu mempercepat upaya diplomasi yang selama ini dilakukan. Indonesia melalui keanggotaan di DK dapat bersuara lebih lantang dalam menyikapi persoalan Internasional.
“Tuntutannya tentu jadi lebih besar, masyarakat pasti mengharapkan Indonesia punya peran lebih kuat dalam mewujudkan perdamaian. Peran yang lebih kuat dalam diplomasi internasional ini tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, ini perlu jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Terkait prioritas yang perlu diperjuangkan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Sukamta menyebut upaya kemerdekaan Palestina dan polemik atas posisi Yerusalem yang diklaim AS sebagai ibu kota Isarel. Kedua, persoalan etnis Rohingya untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Selain itu, upaya penanganan terorisme. Demikian Suara Pembaruan. (B-SP/AN/BS/jr)