BENDERRAnews, 16/11/17 (Jakarta): Bertekad jadikan Aceh sebagai tujuan investasi utama, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan, meski menerapkan sistem syariah, provinsi ini sangat terbuka terhadap investasi nasional dan internasional.
Ia kemudian mengangkat sektor strategis yang dijamin berprospek tinggi, yakni agribisnis, pariwisata, infrastruktur dan pusat bisnis.
“Saat ini, Aceh fokus pada pembangunan ekonominya melalui peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan proyek strategis dan membuka akses ke daerah-daerah terpencil, namun juga menghormati lingkungan,” demikian Irwandi Yusuf dalam sambutannya pada “Forum Investasi Aceh 2017” yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (16/11/17).
Pebisnis nasional yang tampil di forum tersebut, antara lain James Riady, CEO Lippo Group yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
Forum ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan sektor investasi, perdagangan dan pariwisata Banda Aceh.
Nyatakan keriusan
Gubernur lebih lanjut menyatakan, pihaknya punya target utama untuk menjadikan Provinsi Aceh sebagai tujuan investasi utama dari berbagai kalangan investor, dalam maupun luar negeri.
Dalam kesempatan itu, diundang dan tampil hadir membawakan pandangan-pandangan, sejumlah tokoh bisnis internasional seperti James Riady dan delegasi dari Jepang, Selandia Baru, Palestina, Yordania serta Sudan.
“Kami serius berkomitmen menjadikan Aceh sebagai tujuan investasi utama di negara ini,” tegas Irwandi Yusuf.
Buka KEK Arun
Aceh dikenal sebagai salah satu lokasi menyelam terbaik di dunia, kota budaya, miliki warisan dunia tarian Saman, serta kopi Arabika Gayo yang terkenal di mancanegara.
Melalui forum ini, juga tersedia aneka potensi di Aceh, dijadikan momentun untuk memulai terobosan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe pada Desember mendatang.
Dalam lima tahun terakhir, investasi di Aceh mencapai Rp21 triliun, 75 persen berasal dari investor domestik, dan sisanya asing, sebagian besar berasal dari Tiongkok serta Malaysia, demikian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (S-r/wt/jr)
