BENDERRAnews, 3/11/17 (Jakarta): Asosiasi para bupati seluruh Indonesia ingin meminta pendampingan kepada KPK.
Terkait itu, sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (3/11/17).
Hal ini mengingat terdapat sejumlah kepala daerah baik Bupati dan Wali Kota yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu belakangan ini.
“Kita komunikasi secara sehat dengan KPK karena akhir-akhir ini dari gejolak politik banyak bupati-bupati yang tertangkap sehingga kita meminta masukan kepada KPK untuk meminta data regional kita bagaimana jalan keluarnya seperti apa. Sehingga ada jalan yang baik,” kata Ketua Umum Apkasi, Mardani H Maming di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/11/17).
Para pengurus Apkasi ini diterima dua Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan. Dalam pertemuan ini, Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu menyatakan Apkasi meminta KPK untuk membangun sistem pencegahan di setiap kabupaten sebelum melakukan penindakan seperti OTT.
Setidaknya, kata Mardani, KPK mendampingi enam regional pemerintah kabupaten di Indonesia dan merumuskan sistem pencegahan yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
“Kita mau adanya pencegahan dulu. Karena komunikasi terlebih dahulu nanti ada di enam regional. Masing-masing meminta saran kepada KPK disetiap enam regional mana yang jadi masalah. Itu yang jadi rumusan yang sama,” katanya seperti diberitakan ‘Suara Pembaruan’.
Diketahui, KPK belakangan rajin menangkap kepala daerah melalui OTT. Setidaknya sejak awal 2017 hingga saat ini tercatat tujuh kepala daerah yang dibekuk KPK. Terakhir, KPK menangkap Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman dalam OTT pada Rabu (25/10).
Taufiqurrahman telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perekrutan dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN)/pegawai negeri sipil (PNS) atau jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. (B-SP/BS/jr)
