BENDERRAnews, 23/9/17 (Bekasi): Sejumlah warga Bekasi ternyata ikut menghadiri sebuah diskusi bertema ‘Gerakan Tolak Meikarta’ di Gedung Cawang Kencana, beberapa hari lalu.
Dalam sesi debat cukup alot, ternyata menghasilkan kesimpulan menarik, yang agaknya berbeda dengan target diskusi ini. Pasalnya, peserta diskusi yang datang dari berbagai kelompok masyarakat itu menghasilkan kesepakatan, yakni: “warga Kabupaten Bekasi ternyata mendukung dengan dibangunnya Kota Meikarta”.
Sebaliknya, tudingan yang sempat dilontarkan oleh panitia diskusi dengan menyebut pihak Meikarta telah merampas tanah warga Cikarang, sama sekali tidak terbukti.
Bahkan warga Cikarang yang ikut terlibat dalam forum tersebut sempat berdebat dengan panitia diskusi karena terkesan tendensius dalam menggelar diskusi.
Pembicara tidak hadir
Selain itu, sejumlah pembicara yang sebelumnya diagendakan datang ke lokasi, ternyata tak satupun hadir. Termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar menolak untuk menghadiri acara diskusi tersebut.
“Karena fakta di lapangan, masyarakat Cikarang mendukung pembangunan Meikarta. (Tapi) Ketua Panitia Diskusi menganggap Meikarta telah merampas tanah warga Cikarang pun sangat tidak mendasar dan tidak terbukti,” ujar tokoh masyarakat Cikarang, Icang Rahardian, Sabtu (23/9/17) seperti dilansir ‘Sinfonews.com’.
Secara terpisah, Ketua Tim Kajian Meikarta, Abdulah Munir menyebut agenda diskusi tersebut terkesan ada kepentingan tertentu. Bahkan, kata dia, diskusi seharusnya bisa digelar di lokasi yang layak dan menghadirkan semua elemen masyarakat.
“Tema diskusi tersebut mengangkat isu yang tidak menarik, dan terkesan menyudutkan pihak lain,” ujarnya.
Gerakan yang bias
Hal senada dinyatakan Wakil Ketua Tim Satkersus DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih (GPPMP), Jerry Lumele, yang menilai, diskusi ini benar-benar tidak imbang.
Akibatnya, aksi ‘Gerakan Tolak Meikarta’ ini jadi bias, karena terkesan terlanjur sarat dibebani muatan-muatan pesanan.
Sebaiknya, lanjutnya, hindarilah menggelar forum yang hanya jadi alat kelompok tertentu, apalagi itu untuk kepentingan politik, juga mungkin kompetitor bisnis. Karena ini bisa fatal jika ketahuan.
“Ya, berdasarkan informasi, diskusi ini hanya berusaha menghadirkan para pihak dari satu arah. Seharusnya, undanglah pengembang Kota Meikarta, dengarkan apa penjelasan mereka menyangkut berbagai hal yang diangap melanggar, seperti soal perizinan, penggusuran, pemasaran dan sebagainya. Ternyata khan semuanya tak terbukti. Nah, ke depan, DPP GPPMP akan mencoba menggelar forum diskusi lebih elegan, dengan menghadirkan para pihak yang berkompeten dari berbagai kutub,” demikian Jerry Lumele. (B-SN/jr — foto ilustrasi istimewa)
