Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) Masa Layanan 2022-2027 berfoto bersama Penasihat dan Hamba Tuhan seusai Ibadah Peneguhan dan Pengutusan di APL Tower Central Park, Jakarta Barat. Saat ini MPK dipimpin Ketum Handi Irawan, Sekum Jopie JA Rory, dan Bendum Suhartono. Ketua Badan Pengawas adalah Ir. David J. Tjandra, MA, dan Penasihat Letjen TNI Maruli Simanjuntak (Pangkostrad).
BENDERRAnews.com, 16/5/22 (Jakarta): Ketua Umum Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) Masa Layanan 2022-2027, Handi Irawan Djuwadi, MBA, M.Com, prihatin dan khawatir apabila pemerintah benar-benar menarik guru-guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sekolah swasta. “Jika guru ASN ditarik pemerintah dari sekolah-sekolah swasta, ribuan sekolah Kristen di Indonesia hari ini tutup,” ungkap Handi. MPK sendiri menaungi 6.000an Sekolah Kristen di Indonesia, mulai dari tingkat PAUD sampai SMA/SMK.
Hal itu disampaikan Handi Irawan dalam sambutan perdananya sebagai Ketum MPK usai acara Ibadah Peneguhan dan Pengutusan Kepengurusan MPK hasil Kongres MPK ke-17 Bali, April lalu, di Bright Community Service (BCS) Kalam Kudus APL Tower di kawasan Central Park Office Tower Jakarta Barat, Sabtu 14 Mei 2022. Bersama Handi Irawan, pengurus lengkap MPK 2022-2027 diteguhkan dan diutus melalui ibadah yang dipimpin Pendeta Herry Kwok dari BCS Kalam Kudus bersama sejumlah Hamba Tuhan.
Mereka adalah Sekretaris Umum Dr. Drs. Jopie JA Rory, SH, MH, dan Bendahara Umum drh. Suhartono, CAT, CSA, didampingi 26 personalia pengurus lainnya yang menempati posisi lima Ketua Bidang (Pengembangan Pendidikan, Digitalisasi Pembelajaran, Organisasi, Kemitraan, dan Kebijakan Pendidikan) beserta anggota-anggota bidang. Personalia lainnya adalah Wakil Sekum dan Wakil Bendum.
Mengambil contoh sekolah-sekolah Kristen di Tanatoraja, Sulawesi Selatan yang saat ini 80 persen gurunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), kegalauan Handi cukup beralasan. Bukan hanya Sekolah Kristen, sekolah-sekolah swasta lainnya yang mengandalkan guru dari kalangan ASN, juga pasti bakal terkena dampak dari peraturan pemerintah yang sudah diluncurkan sejak 2018 lalu tapi bisa dikatakan belum berjalan.
Dalam peraturan yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) itu ditegaskan bahwa guru-guru ASN seharusnya mengajar di sekolah negeri. Tapi mengingat kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN ada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing pemerintah daerah, pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Untuk ASN di tingkat kabupaten/kota, diserahkan kepada Bupati/Walikota, sedangkan untuk tingkat provinsi kepada Gubernur.
Sejumlah daerah sudah menerapkan peraturan tersebut. Hal itu sangat mengkhawatirkan pengelola sekolah-sekolah swasta mengingat kehadiran guru-guru dari kalangan ASN masih sangat dibutuhkan mengingat lantaran jumlah guru di Indonesia masih kurang. Oleh karena itu, Handi mengajak segenap pengurus dan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan, termasuk sekolah-sekolah Kristen yang sudah maju seperti BPK Penabur, Ipeka, Kalam Kudus, Petra, PGTI, dan lain-lain untuk bekerjasama mengatasi masalah kisruh dalam dunia pendidikan Kristen.
Sebelumnya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, yang memberikan sambutan melalui video rekaman, juga tak kalah prihatin. Menurutnya, saat ini kita sedang berhadapan dengan dunia pendidikan yang tidak selalu mudah dihadapi, terutama dengan kecenderungan menjadikan pendidikan sebagai sebuah komoditi, entah komoditi ekonomi ataupun komoditi politik.
“Kita juga harus menyikapi kontroversi mengenai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam UU tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yaitu kecerdasan atau ketakwaan, termasuk di dalamnya kehadiran (mata pelajaran) pendidikan agama di sekolah-sekolah,” katanya. Gultom melanjutkan, dunia pendidikan Indonesia sedang dibajak oleh pendidikan agama yang sangat fundamentalis dengan semangat intoleransi dan antikemajemukan.
“Tentu semua ini harus masuk ke dalam agenda perjuangan MPK, terutama saat-saat ini ketika pemerintah dan parlemen sedang membahas arah pendidikan nasional kita. Sementara di sisi lain kita juga sedang berhadapan dengan banyaknya lembaga pendidikan di lingkungan gereja yang hidup segan mati tak mau. Saya berharap hal-hal seperti ini pun menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya.
Mendikbudristek Optimis Merdeka Belajar
Di tengah keprihatinan itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, tetap semangat dan optimis. Ia berharap Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia berperan-serta dalam mengimplementasikan program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah melalui kementeriannya.
“Dengan dukungan MPK, saya yakin cita-cita Merdeka Belajar dapat segera terwujud demi pemulihan pembelajaran dan transformasi sistem pendidikan kita bersama,” kata Mendikbudristek dalam sambutannya melalui rekaman video.
“Saya berharap, 6.000 lebih satuan pendidikan yang berada di bawah naungan MPK, mulai jenjang PAUD sampai dengan SMA dan SMK di Indonesia dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar dengan dorongan dari para pengurus MPK. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua pengurus mengemban tanggungjawab besar dan mulia untuk mendorong implemantasi Merdeka Belajar, mulai dari penerapan kurikulum merdeka, pemanfaatan platform-platform digital yang mendukung pembelajaran seperti platform Merdeka Mengajar sampai dengan penguatan kerjasama dengan SMK melalui industri, melalui program link & match vokasi dan terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang lain,” ujar Menteri.
Buka Akses di Tentara
Sementara itu, Penasihat Pengurus MPK 2022-2027, Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, yang 31 Januari lalu menjabat sebagai Pangkostrad, memberi semangat kepada pengurus agar melakukan yang terbaik menghadapi tantangan ke depan. Pangdam IX/Udayana Bali & Nusra November 2020 sampai Januari 2022 itu mengutip data pemerintah terkait penetapan daerah tertinggal di Indonesia yang membuatnya prihatin.
Disebutkannya, dalam data tersebut, daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah tertinggal sebagian besar adalah daerah yang penduduknya paling banyak beragama Kristen. “Dari 63 daerah tertinggal di Indonesia saat ini, 90 sekian persen adalah daerah Kristen,” ungkap Danpampres 2018-2020 itu. Dalam data Kemenko PMK, daerah-daerah tersebut tersebar di kabupaten-kabupaten di tanah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi dan Sumatera (Nias).
Data tersebut, kata suami dari Paula Pandjaitan itu, bisa menjadi bahan diskusi, mana yang harus lebih dulu, pendidikan atau ekonomi atau berbarengan. “Saya percaya pendidikan itu bisa mengubah, tapi di dalam pendidikan tersebut ada masalah fasilitas, teknologi,” sambungnya.
“Masalah posisi saya (di MPK), di mana saja, mau di dewan, atau di pinggir. Saya pikir kebetulan saya punya banyak akses di tentara (TNI), network kami sampai tingkat Babinsa, kami bisa. Walaupun mungkin tidak 100 persen, tapi saya yakin banyak yang bisa kita kerjakan,” ujar menantu Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan tersebut yang disambut riuh pengurus.
Visi dan Misi MPK
Pada bagian lain sambutannya, Ketum MPK Handi Irawan menjelaskan bahwa sesuai keputusan Kongres di Bali, paling lama satu bulan setelah terbentuk, kepengurusan lengkap sudah harus diumumkan. “Setelah kepengurusan lengkap terbentuk, kami langsung bikin program. Termasuk hari ini, setelah acara (peneguhan dan pengutusan) ini, kami langsung rapat pengurus lengkap,” kata Hadi.
Dalam paparannya, Ketum MPK itu menyampaikan visi MPK yaitu menjadi lembaga yang mempercepat proses transformasi sekolah Kristen yang mampu menghasilkan lulusan siswa yang unggul, adaptif, mampu memimpin, pemberi dampak positif dan berkarakter Kristiani.
Visi tersebut dituangkan dalam lima misi MPK. Misi pertama adalah membangun kolaborasi dan sinergitas antar semua stake holder sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Kedua, mempercepat proses transformasi dan digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah Kristen, ketiga membantu sekolah Kristen yang tertinggal dengan meningkatkan kompetensi guru, kurikulum dan infrastruktur. Keempat, mendorong dunia usaha untuk bekerjasama dengan sekolah-sekolah Kristen, dan kelima membangun jejaring dengan semua sekolah-sekolah Kristen di Indonesia untuk menciptakan budaya inovatif dan kreatif.
Selanjutnya Handi Irawan menyampaikan harapan agar semua pemangku kepentingan MPK bersinergi, bekerjasama untuk memajukan pendidikan Kristen sebagai kontribusi umat Kristen dalam pembangunan pendidikan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
Ikut memberikan sambutan adalah Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama yang diwakili Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah.
Pada akhir acara Peneguhan dan Pengutusan, dilakukan penyerahan naskah Nota Kesepahaman MPK dengan empat lembaga yang berkomitmen bekerjasama dengan MPK. Keempat lembaga tersebut adalah Heartline Radio Network, Kinarya Co-Op, Yayasan Family First Indonesia, dan BRC (Bilangan Research Center). (ht)
