BENDERRAnews.com, 11/6/22 (Jakarta): Kini mulai mengalir deras berbagai dukungan sekaligus apresiasi atas kesigapan Polri di berbagai daerah yang berhasil menangkap para gembong Khilafatul Muslimin.
Dua di antara organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang memberi pernyataan itu, ialah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih (GPPMP).
DPP GMNI misalnya menilai, penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin oleh pihak kepolisian beberapa hari yang lalu merupakan tindakan tepat. Hal itu disampaikan Sujahri Somar selaku Sekretaris Jendral DPP GMNI, Jumat (10/6/22).
Hal senada ditegaskan Sekjen DPP GPPMP, Tedy A Matheos serta Ketua Bidang Politik, Pemerintahan dan Legislasi DPP GPPMP, Reza Hariyadi, Sabtu (11/6/22) yang menyatakan, selain menangkap, sebaiknya ada sanksi keras agar mereka jera.
Polisi harus didukung penuh
“Kepolisian, pastinya sudah mengantongi bukti rekam jejak kelompok ini semenjak tahun 2017. Ditambah lagi, pucuk pimpinan organisasi itu sendiri adalah mantan terpidana yang berkaitan dengan sejumlah kasus terorisme”, beber Sujahri.
Ia menambahkan, pihak kepolisian harus didukung penuh dalam rangka mengantisipasi adanya gerakan-gerakan teror berkedok agama.
Tedy dan Reza pun sama. “Ya harus didukunhgpenuh, dan jangan dibiarkan sendiri. Para politisi di DPR RI, pimpina Parpol, Ormas juga aparat keamanan negara lainnya harus berkolaborasi menghancurkan kelompok-kelompok yang berniat menggeser Dasar Negara Pancasila dengan ideologi asing apa pun, termasuk khilafah,” tandas Tedy dan Reza.
Nyatakan sebagai organisasi terlarang
Lanjut Sujahri mengatakan, kelompok-kelompok ektrimisme agama telah ada sejak lama di Indonesia. “Kelompok ini telah eksis secara terbuka pasca reformasi. Yang perlu dikhawatirkan adalah momentum dimana semua kelompok ini dapat menyusun front bersama mengintervensi secara terbuka proses kontestasi pemilu skala Presiden”, jelasnya.
“Mungkin setelah ini Polri akan disibukan dengan ‘cyber war’ yang menarik benang merah dari HTI dan FPI, menjadikan Polri anti terhadap aspirasi ideologi Islam Allternatif ala kelompok-kelompok yang disebutkan tadi. Padahal, antara HTI, FPI, dan Khilafatul Muslimin, memiliki jejak geneologi ideologi yang berbeda. Namun, simpati publik akan diarahkan hanya berpusat pada Anti Islam. Di sini, Kepolisian perlu didukung, jangan biarkan Polisi sendiri”, demikian Sujahri.
Karena itu, Tedy dan Reza mendesak Pemerintah, agar sama seperti HTI bersama FPI, organisasi yang tidak terdaftar di Kemenkumham ini harus dinyatakan sebagai terlarang.
“Jangan diberi angin, dan gencarkan kampanye cinta Pancasila, NKRI, memghargai keberagaman dan Bhineka Tunggal Ika kepada seluruh masyarakat secara masif, termasuk dan terutama kepada generasi milenial. Pakai seluruh jaringan media, baik ‘mainstream’ maupun media sosial,” demikian Tedy Matheos dan Reza Haryadi. (B-HM/jr)
