BENDERRAnews.com, 21/1/21 (Washington): Dipastikan, kebijakan luar negeri pemerintahan Joe Biden akan meneruskan keputusan pendahulunya Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kantor kedutaan Amerika Serikat ke sana.
Calon Menteri Luar Negeri (Menlu), Antony Blinken menegaskan hal tersebut saat ia ditanya di sidang Senat — yang akan memutuskan apakah pencalonannya akan diterima atau tidak, Selasa (19/1/21) waktu setempat.
Ketika ditanya apakah ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Blinken menjawab singkat “ya”. Ketika ditanya lagi apakah Kedutaan AS akan tetap berada di Yerusalem, ia memberi jawaban serupa.
Keputusan Trump ketika itu memicu kontroversi karena Yerusalem masih menjadi sengketa Israel dan Palestina. Sengketa itu sudah berlangsung puluhan tahun dan melibatkan banyak kepentingan internasional dan berbagai usulan solusi damai. Salah satunya ialah dua pihak berbagi wilayah di Yerusalem sebagai ibu kota masing-masing.
Pemerintahan Trump tidak mau bertele-tele terlibat dalam sengketa internasional ini atau menerima usulan yang dibawa oleh masyarakat internasional. Secara sepihak, Amerika menghentikan hubungan dengan Palestina, memindahkan kedutaan ke Yerusalem, dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel.
Blinken menegaskan, solusi dua negara tetap yang terbaik dan mungkin satu-satunya opsi untuk menjaga eksistensi Israel dan menjamin hak berdirinya negara Palestina.
Dia memuji Abraham Accords, rangkaian perjanjian yang dimotori Amerika dan membuat Israel bisa kembali menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara di kawasan Teluk.
“Saya berharap hal ini bisa meningkatkan keyakinan dan keamanan di Israel untuk membina hubungan dengan Palestina, karena suka tidak suka hal seperti ini tidak akan hilang begitu saja,” kata Blinken, seperti dilansir CNN.
Penasihat luar negeri berpengalaman
Sementara itu, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden menunjuk tiga penasihat berpengalaman untuk strategi politik luar negeri AS. Tiga penasihat yang dipilih Biden untuk memimpin tim kebijakan luar negerinya ialah orang-orang yang memiliki pengalaman diplomatik belasan tahun.
Seperti dilaporkan BBC, Rabu (25/11/20), para penasihat itu juga menghadapi kritik dari sejumlah orang dimana mereka menolak “bagasi” yang dibawa selama bertahun-tahun melayani pemerintah AS.
Ketiga orang itu ialah Antony Blinken, Linda Thomas-Greenfield, dan Jake Sullivan yang semuanya alumni dari Gedung Putih di bawah Barack Obama, serta dianggap sebagai loyalis Biden serta sentris kebijakan luar negeri.
Blinken, 58 tahun, telah bekerja sama dengan Biden selama hampir 20 tahun, dipilih sebagai Menlu. Linda Thomas-Greenfield, salah satu diplomat perempuan kulit hitam ternama AS yang bekerja selama bertahun-tahun dalam isu Afrika, dicalonkan sebagai Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Jake Sullivan, mantan pejabat Departemen Luar Negeri dan asisten Hillary Clinton yang berperan penting dalam perundingan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015. Dia juga melayani sebagai penasihat keamanan nasional Biden ketika masih menjadi Wakil Presiden.
Agenda utama dari tim Biden ialah bergabung kembali dalam organisasi, aliansi, dan perjanjian internasional yang telah dilemahkan atau dibubarkan oleh Trump selama empat tahun terakhir. Demikian Suara Pembaruan. (B-CCN/BBC/SP/jr)
