BENDERRAnews.com, 3/6/20 (Jakarta): Melihat kondisi ekonomi dan sosial nasional saat ini, Presiden Joko Widodo meminta Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku usaha sektor swasta berbagi beban secara proporsional dengan Pemerintah dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi.
Tantangan terbesar yang kini dihadapi ialah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi tidak minus, industri beroperasi, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif dapat dicegah.
“Saya minta konsep berbagi beban. Sekali lagi, konsep berbagi beban, sharing the pain harus menjadi acuan bersama antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, dan pelaku usaha. Semua harus betul-betul bersedia memikul beban,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6/20).
Ia mengatakan, pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku usaha harus bergotong-royong, bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional, dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar pelaku usaha korporasi tetap mampu berjalan sehingga pemutusan hubungan kerja secara masif dapat dicegah. “PHK masif dapat kita cegah, dan sektor keuangan tetap stabil. Tentu saja pergerakan ekonomi dapat kita jaga,” katanya.
Pemulihan ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan, aktivitas industri padat karya harus menjadi perhatian dalam program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi sehingga memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha. Kebijakan tersebut wajib dilaksanakan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
Akibat pandemi Covid-19, terjadi penurunan produktivitas industri rata-rata mencapai 50 persen secara agregat. “Ini penting dan mencegah terjadinya PHK, serta mampu mempertahakan daya beli para pekerja dan karyawannya. Sektor industri padat karya perlu menjadi perhatian,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference yang membahas tentang penetapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan perubahan postur APBN Tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6/20).
Ia mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam penanganan industri padat karya karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. “Guncangan pada sektor ini akan berdampak pada pekerja dan ekonomi keluarganya,” kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar mengatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas industri rata-rata 50 persen secara agregat. (B-BS/jr)
