BENDERRAnews.com, 16/3/20 (Jakarta): Sikap tegas dikeluarkan pihak Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Mereka meminta pemerintah tidak menerapkan lockdown (penutupan) dalam mencegah penyebaran virus korona. Sebab, kebijakan tersebut akan membuat perekonomian menjadi sangat terpuruk.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, mengatakan, apabila lockdown diterapkan sebagaimana dilakukan Italia dan sejumlah negara lain, dikhawatirkan akan mengganggu proses produksi dan aktivitas perekonomian di Indonesia. Langkah itu akan memukul industri transportasi, industri makanan minuman, industri properti, dan akitivitas beberapa pabrik akan tersendat atau bahkan terhenti.
“Dari perspektif pelaku usaha akan lebih disarankan apabila Indonesia tidak sepenuhnya melakukan lockdown, namun hanya sebagian yaitu travel ban dari dan ke negara-negara yang sudah terinfeksi, menginstruksikan masyarakat untuk melakuakn social distancing, penyuluhan pencegahan virus, penguatan sektor dan fasilitas kesehatan,” katanya kepada SP, di Jakarta, Minggu (15/3/2020).
Selain itu, tambah Shinta, berbagai sektor swasta juga sudah melakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home untuk meminimalisasi penyebaran virus, serta sterilisasi pabrik-pabrik untuk mengurangi risiko penularan virus.
Beri fleksibilitas
Dia meminta pemerintah tak menerapkan protokol yang memaksa bekerja dari rumah di tengah pandemik virus korona, melainkan hanya imbauan. Dunia usaha diharapkan diberikan fleksibilitas dalam menentukan kebijakan tersebut.
“Kami sarankan pemerintah memberikan imbauan saja kepada perusahaan agar secara sukarela mengatur kebijakan work from home untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-remote agar kerugian produktivitas pada perusahaan bisa diminimalisir,” ujar Shinta.
Apalagi, kata Shinta, sejumlah perusahaan secara mandiri sudah menerapkan kebijakan tersebut sejak minggu lalu.
“Tidak perlu dipaksakan kepada perusahaan karena sudah cukup banyak perusahaan yang mengeluarkan kebijakan seperti ini secara mandiri sejak minggu lalu,” ujarnya.
Ia menilai pemaksaan kebijakan bekerja dari rumah bakal merugikan perusahaan. Pasalnya, tak semua jenis pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah. “Kebijakan ini bisa mematikan perusahaan dan membawa kita pada krisis kalau dipaksakan pada perusahaan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kadin juga sudah memberikan masukan ke pemerintah termasuk untuk insentif yang dibutuhkan. “Kami akan terus melakukan konsultasi dengan para pelaku usaha dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau kemajuan di lapangan,” kata Shinta Kamdani. (B-BS/jr)
