Oleh Firman Jaya Daeli**)
Institusi Polri adalah salah satu dari sedikit institusi kenegaraan Republik Indonesia (RI), yang keberadaannya beserta nomenklaturnya diamanatkan tertera dan ditegaskan terbaca langsung di dalam konstitusi UUD 1945. Hanya sangat sedikit dan hanya dalam jumlah amat terbatas, institusi kenegaraan yang kehadirannya beserta nomenklaturnya tertulis langsung, tegas, dan jelas di dalam konstitusi. Kehadiran dan keberadaan sejumlah institusi ini pada dasarnya dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Jaminan konstitusional terhadap institusi Polri memiliki daya pengaruh kuat dan mengakibatkan sejumlah konsekuensi serius dalam pola kehidupan kenegaraan dan dalam sistem ketatanegaraan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai berbagai tantangan dinamis dan kompleks di masa kini dan di masa depan. “Indonesia Maju” dan Pemerintahan Nasional kenegaraan RI di bawah kepemimpinan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin mempunyai sejumlah tantangan dalam rangka membangun Indonesia Raya dan memajukan NKRI. Institusi dan jajaran Polri menghadapi sejumlah tantangan yang harus segera diantisipasi, dihadapi, dan diatasi. Polri mesti memaknai tantangan kelembagaan Polri dalam menjabarkan, mewujudkan, dan memastikan Politik Hukum Indonesia dan Politik Keamanan Indonesia.
Politik Hukum Indonesia dan Politik Keamanan Indonesia ini secara strategis dan teknis berfungsi untuk membumikan NKRI sebagai Negara Pancasila ; sebagai Negara Hukum ; sebagai Negara Demokratis Konstitusional. Polri juga harus menempatkan dan memfungsikan institusi pada posisi yang efektif, maksimal, praxis, dan konkrit untuk menjabarkan, mewujudkan, dan memastikan pelaksanaan Visi, Misi, Program Indonesia Maju. Kemudian juga untuk mendukung penyelenggaraan kenegaraan oleh Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin. Doktrin Politik Hukum Polri berintikan dan bermuatan pada politik penegakan hukum ; politik perlindungan, pengayoman, dan pelayanan hukum. Kemudian doktrin Politik Keamanan Polri bersentuhan dan bermaterikan pada politik pemeliharaan keamanan nasional dan ketertiban umum.
Dalam kerangka dasar dan bingkai strategis Pembumian Politik Hukum Indonesia dan Politik Keamanan Indonesia dalam Visi, Misi, Program “Indonesia Maju”, Presiden RI Jokowi mengangkat dan menetapkan Jenderal Pol. Idham Azis menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Pol HM Tito Karnavian yang diangkat Presiden RI Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri sebelumnya telah meletakkan dan menumbuhkan dasar-dasar strategis makro dan program-program teknis mikro untuk mereformasi dan mentransformasi institusi dan jajaran Polri untuk semakin tumbuh tanggap dan tampil efektif sehingga menjadi Polisi yang Profesional, Moderen, dan Terpercaya (Promoter).
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis adalah seorang perwira tinggi Polri Jenderal Bintang Empat, yang relatif paripurna dan lengkap sempurna dari berbagai faktor-faktor kepolisian dan kenegaraan yang melekat dan menyertai. Jenderal Pol. Idham Azis adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol tahun 1988 A), yang selanjutnya mengikuti dan lulus menamatkan pendidikan reguler (Dikreg) di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK/STIK) tahun 1995, kemudian mengikuti dan lulus menamatkan Dikreg Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri tahun 2002, selanjutnya mengikuti dan lulus menamatkan Dikreg Sekolah Staf Dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri tahun 2011. Jenderal Pol. Idham Azis juga pernah menjadi Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) secara lengkap, yaitu : dua kali menjadi Kapolsek di wilayah hukum Polda Jabar; satu kali menjadi Kapolres (Jakarta Barat) di wilayah hukum Polda Metro Jaya; dua kali menjadi Kapolda (Kapolda Sulawesi Tengah, dulu Polda tipe B dengan Kapolda berpangkat perwira tinggi Jenderal Bintang Satu, kini Polda tipe A dengan Kapolda berpangkat perwira tinggi Jenderal Bintang Dua), dan Kapolda Metro Jaya (Polda tipe A strategis dengan Kapolda berpangkat perwira tinggi Jenderal Bintang Dua). Jenderal Pol. Idham Azis pernah beberapa kali menjadi Pejabat Utama (PJU) di tingkat Polres, Polda, dan Mabes Polri. Di Mabes Polri sebagai Kepala Divisi Profesi Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri dengan pangkat perwira tinggi Jenderal Bintang Dua dan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Ka Bareskrim) Mabes Polri dengan pangkat perwira tinggi Jenderal Bintang Tiga. Jenderal Pol Idham Azis juga pernah bertugas dan menjabat di sejumlah satuan kerja (Satker) Polri. Pernah dan berpengalaman di satuan Samapta, Lalu Lintas, Operasi, Inspektorat Pengawasan, Propam, Densus 88, Reserse (Reskrim), dan lain-lain. Spesialisasi terdepan dan kemampuan terkhusus Jenderal Pol. Idham Azis adalah Reserse (Reskrim) terutama penanggulangan dan pemberantasan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memiliki sifat, karakter, dan tipikal kepribadian dan kepemimpinan yang jelas, tegas, kuat, berani, dan firm ; juga komit, teguh, konsisten, disiplin, tertib, mandiri, profesional, sederhana, bersahaja, loyal tegak lurus, kemudian “merah putih” (dengan nasionalisme dan patriotisme) yang berdasarkan sekaligus membumikan ideologi Pancasila, konstitusi UUD Tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jenderal Pol Idham Azis juga mempunyai sifat, karakter, dan tipikal yang tidak mau untuk selalu berbicara secara terbuka ke publik dan di depan umum; juga tidak suka berbicara jika hanya retorika belaka tanpa ada informasi perkembangan dan tanpa ada berita kemajuan ; dan juga tidak suka untuk sering berwacana apalagi jika hanya kosong semata tanpa kemaknaan. Jenderal Pol Idham Azis berbicara yang bersifat umum terbuka hanya pada saat tertentu dan dengan muatan tertentu saja secara khusus, efektif, dan efisien. Jenderal Pol Idham Azis lebih, sering, dan selalu mengutamakan untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab serta menuntaskan kerja dan kinerja. Juga tidak mengedepankan ego dan ambisi pribadi namun mengutamakan kepentingan kolektif kolegial, organisasi institusional, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenderal Pol Idham Azis juga tidak membangun pencitraan diri pribadi untuk kepentingan individual namun sebaliknya justru senantiasa terpanggil dan tertantang membangun pembaharuan kolektif organisasi untuk kepentingan institusional Polri.
Penulis (Firman Jaya Daeli) sudah mengenal dekat dengan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sejak tahun 2002. Penulis saat itu (tahun 2002) diundang oleh Kapolri dan Kepala Sekokah Staf Dan Pimpinan Lembaga Pendidikan (Kasespim Lemdik) Mabes Polri untuk menjadi Penceramah (Dosen Tamu) di Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Sespim Lemdik Mabes Polri. Penulis diundang sebagai Dosen Tamu untuk menyampaikan pemikiran dan berdialog bersama Perwira Siswa (Pasis) Sespimmen, dengan kajian tematik mengenai perihal “Polri, Reformasi, Politik Hukum Dan Politik Keamanan Indonesia”. Ada ratusan Perwira Menengah (Pamen) Polri berpangkat Komisaris Polisi/Kompol dan Ajun Komisaris Besar Polisi/AKBP sebagai Pasis yang sedang mengikuti Dikreg Sespimmen Mabes Polri tahun 2002 ini di Lembang, Bandung, Jabar ketika Penulis menjadi Penceramah (Dosen Tamu) di Dikreg Sespimmen Lemdik Mabes Polri tahun 2002 ini. Ada juga Pasis tamu yaitu perwira menengah dari TNI dan perwira menengah dari beberapa negara-negara sahabat. Salah seorang di antara Pasis adalah kini Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis (lulusan Akpol tahun 1988 A) yang saat itu berpangkat Kompol dan bertugas di Polda Metro Jaya). Sejumlah Pasis lainnya yang mengikuti Dikreg Sespimmen Sespim Lemdik Mabes Polri tahun 2002 ini, antara lain : ada yang lulusan Akpol tahun 1985, yaitu : Irjen Pol Antam Novambar kini Wakil Kabareskrim Mabes Polri, Irjen Pol Adhi Prawoto kini Sekretaris Utama/Sestama BNN-RI, dan lain-lain; ada yang lulusan Akpol tahun 1986. Ada yang lulusan Akpol tahun 1987, yaitu: Komjen Pol Agung Budi Maryoto kini Kabaintelkam Mabes Polri, Irjen Pol Paulus Waterpauw kini Kapolda Papua, Irjen Pol Rio Djambak kini Kapolda Aceh, Irjen Pol Remigius Sigit Tri Hardjanto kini Kapolda Sulut, Irjen Pol Royke Lumowa kini Kapolda Maluku, dan lain-lain. Ada yang lulusan Akpol tahun 1988 A, yaitu: Jenderal Pol Idham Azis kini Kapolri, Komjen Pol Dharma Pongrekun kini Wakil Kepala BSSN-RI, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono kini Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose kini Kapolda Bali, Irjen Pol Eko Indra Heri kini Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar kini Wakil Kepala Lemdik Mabes Polri, dan lain-lain. Ada yang lulusan Akpol tahun 1988 B, yaitu: Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel kini Kapolda Jateng, Irjen Pol Rudy Sufahriadi kini Kapolda Jabar, Irjen Pol Yazid Fanani kini Kapolda Kalsel, Irjen Pol Anang Revandoko kini Komandan Korps Brimob Mabes Polri, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi kini Kapolda Riau, dan lain-lain.
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis merupakan salah seorang pimpinan (pemimpin) Polri dalam jumlah amat terbatas, yang senantiasa dan sungguh-sungguh memprioritaskan apa yang menjadi fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab Polri sebagai Bhayangkara Negara. Penulis pernah suatu ketika dalam sebuah pertemuan diskusi bertiga bersama dua orang perwira tinggi Polri Jenderal Bintang Dua, di ruang kerja Kadiv Propam Mabes Polri, yaitu: Jenderal Pol Idham Azis yang saat itu berpangkat Jenderal Bintang Dua (Irjen) dan menjabat sebagai Kadiv Propam Mabes Polri, dan ada seorang lagi sahabat lama dan kawan sejawat dekat Jenderal Pol Idham Azis, yang figur tersebut berpangkat Jenderal Bintang Dua (Irjen) yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Tipe A Strategis. Ketika itu Jenderal Pol Idham Azis secara langsung, jelas, dan tegas namun dengan cara arif, bijak, dan santun berpamitan meninggalkan kami berdua di dalam ruang kerja Jenderal Pol Idham Azis di Div Propam Mabes Polri. Kemudian Jenderal Pol Idham Azis segera saja keluar kantor Mabes Polri karena ada tugas utama strategis dan tanggungjawab penting mendesak yang mesti dilaksanakan dan dituntaskan oleh Jenderal Pol Idham Azis sebagai Kadiv Propam Mabes Polri saat itu demi urusan institusi Polri dan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Penulis dan bersama seorang figur Jenderal Bintang Dua (Irjen) tersebut tadi yang menjabat Kapolda, melanjutkan pertemuan diskusi berdua lebih dari dua jam membahas sejumlah perihal strategis dan mendasar yang berintikan dan bermuatan mengenai Polri.
Jenderal Pol Idham Azis juga memiliki sifat, karakter, tipikal kepribadian dan kepemimpinan yang menghormati dan menjunjung tinggi sistem nilai dasar dan utama, juga menghargai dan memelihara teguh nilai-nilai keadaban, keluhuran, kemuliaan. Ada nilai kualitas, profesionalitas, dan integritas yang menjaga kemurnian dan mengawal kemandirian. Penulis pernah mendengar kesaksian dan diberitahu langsung oleh seorang PJU Mabes Polri dalam sebuah pertemuan diskusi berdua antara penulis bersama PJU Mabes Polri tersebut, berpangkat Jenderal Bintang Dua (Irjen), yang bertugas dan bertanggungjawab di satuan kerja bidang SDM Polri. PJU Mabes Polri tersebut menyampaikan keterangan dan penjelasan secara langsung, terbuka, dan jujur bahwa anak (putera) Jenderal Pol. Idham Azis sungguh-sungguh lulus dan diterima menjadi calon taruna Dikreg Akpol karena merupakan prestasi gemilang anak (putra) sebagai Catar Akpol; dan juga atas hasil penilaian yang sangat memuaskan berdasarkan kemampuan personal anak (putra) sebagai Catar Akpol. Calon taruna Akpol ini selalu mendapat nilai baik dan bagus; dan rata-rata memperoleh nilai tinggi dan bahkan tertinggi dalam setiap tahapan dan semua tingkatan ujian kelulusan dan test penerimaan sebagai Catar Dikreg Akpol. Figur PJU bidang SDM Mabes Polri tersebut sungguh-sungguh mengapresiasi dan memuji sikap, karakter, dan tipikal keteladanan dan figur panutan yang dipraktekkan Jenderal Pol. Idham Azis. Menurut PJU tersebut: Figur Jenderal Pol. Idham Azis amat menghormati dan menjunjung tinggi nilai profesionalitas keaslian dan sportivitas kemurnian atas seleksi dan rekruitmen calon anggota Polri (bagi calon taruna Dikreg Akpol). Jenderal Pol. Idham Azis sama sekali dan sedikitpun tidak mencampuri, tidak mengintervensi, dan tidak menitip anak (putra) untuk diluluskan dan untuk kemudian diterima menjadi Catar Dikreg Akpol.
Ada banyak modal awal dan dasar bersifat strategis dan teknis dimiliki dan melekat pada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sebagai potensi kekuatan dan bahan kepemimpinan dalam mengorganisasikan dan menggerakkan institusi Polri untuk Membumikan Indonesia Maju. Berbagai sifat, karakter, dan tipikal kepribadian dan kepemimpinan yang dimiliki; dan sejumlah amanah jabatan, pendidikan reguler internal dan eksternal, penugasan operasi, pengalaman khusus dan luar biasa, kematangan kerja dan kinerja yang dipunyai – pada gilirannya merupakan referensi penting bagi Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis untuk memimpin Polri.
Konstitusi UUD Tahun 1945 yang merupakan Hukum Dasar Tertinggi Dan Terutama, telah merumuskan mengenai institusi Polri. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002 Tentang Polri) merupakan sebuah UU khusus dan tersendiri yang mengatur dan menata mengenai Polri. Sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya lagi ada yang bersentuhan dan berkaitan langsung dan tidak langsung dengan institusi Polri. Tri Brata sebagai Pedoman Hidup Polri dan Catur Prasetya sebagai Pedoman Kerja Polri yang merupakan “Doktrin” Polri secara otentik doktrinal menjadi pedoman bagi Polri untuk menunaikan tugas dan menuntaskan tanggungjawab. Pemikiran konstitusional dan pedoman doktrinal inilah yang menjadi preferensi ketika Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis dan segenap jajaran Polri bekerja dan bertugas untuk membumikan dan menumbuhkan Indonesia Maju.
Konsekuensi konstitusional ini berdampak terhadap institusi Polri. Secara sistem ketatanegaraan dan dan dalam pola kenegaraan konstitusional mengakibatkan institusi Polri memiliki kualitas independensi yang harus terjaga ; dan bobot kemandirian yang mesti terpelihara. Suasana dan atmosfir institusi Polri harus senantiasa bertumbuh maju dalam lingkungan dan dalam lingkaran cakrawala pemikiran visioner, misioner, dan programatik. Perihal ini dilatarbelakangi karena keberadaan institusi Polri sebagai sebuah organ kenegaraan khusus dan tersendiri yang mempunyai sistem keanggotaan, kepemimpinan, dan kelembagaan khas. Polri merupakan institusi konstitusional yang diamanatkan dan diuraikan di dalam konstitusi, UU, sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, dan berbagai kebijakan lainnya. Muatan kandungan dari ketentuan konstitusional dan pemikiran ketatanegaraan ini pada gilirannya mengkondisikan bahkan mengharuskan tumbuhnya dan majunya cakrawala pemikiran visioner, misioner, dan programatik di institusi Polri. Muatan ini harus senantiasa melekat, menjiwai, dan menyemangati institusi Polri, kepemimpinan Polri, dan jajaran Polri.
Perspektif pemikiran dan preferensi pedoman bagi Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis dan seluruh kalangan Polri untuk menjabarkan dan menggerakkan Indonesia Maju, masih ada lagi selain ini, yaitu pembumian ideologi Pancasila, penguatan kedaulatan bangsa, pemantapan supremasi hukum, stabilitas politik, dan stabilitas keamanan, pembangunan demokrasi, penumbuhan etos dan semangat kemajemukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian penyelenggaraan dan penjabaran Visi, Misi, Program Indonesia Maju. Keseluruhan basis pemikiran dan materi pedoman ini pada dasarnya meletakkan dan mengembangkan Polri sebagai institusi yang harus senantiasa memiliki, menjalani, dan memaknai dua intisari kandungan strategi dasar dan kebijakan umum.
Strategi dan kebijakan ini, yaitu: Politik Hukum Indonesia dan PolitIk Keamanan Indonesia. Kedua perihal ini secara strategis diletakkan dan secara teknis diorientasikan untuk membumikan dan memastikan tegaknya “bangunan utuh” dan kuatnya “rumah besar” masyarakat dan bangsa Indonesia (NKRI). Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis beserta jajaran Polri bertugas dan bertanggungjawab membumikan dan memastikan NKRI sebagai Negara Pancasila; NKRI sebagai Negara Hukum; NKRI sebagai Negara Demokratis Konstitusional. Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah bertekad bulat, memiliki kemauan keras dan kemampuan kuat untuk mengkonkritkan, mengembangkan, dan menumbuhkan segera secara cepat dan serius relasi antara keberadaan dan kinerja institusi Polri dengan Visi, Misi, Program Indonesia Maju dari Kepemimpinan Pemerintahan Nasional Kenegaraan RI Jokowi – KH. Ma’ruf Amin.
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dalam beberapa kegiatan dan kesempatan sudah menunjukkan sejumlah kebijakan yang terbaru positif efektif dan yang berdampak strategis serius. Kebijakan ini menjadi relevan, operasional, dan fungsional hadir untuk mempercepat, memperdalam, dan memperkuat arah fokus substansi dan titik tujuan eksekusi terhadap program-program terpilih dan kegiatan tertentu Pemerintahan secara umum keseluruhan di berbagai tingkatan dan tahapan di bumi Indonesia Raya. Kebijakan ini adalah intisari yang merupakan “anak kandung” dari Politik Hukum Indonesia dan Politik Keamanan Indonesia yang diselenggarakan oleh institusi Polri.
Strategi terencana dan terukur beserta kebijakan terarah dan tertata dari Kapolri Jenderal Pol Idham Azis berfungsi efektif dan berdaya guna untuk : menjamin dan memastikan percepatan dan peningkatan agenda pembangunan kualitas manusia (SDM) dan pembangunan ‘nation and character building’ (pembumian Pancasila) ; serta agenda pembangunan kualitas manusia (SDM) dan pembangunan perekonomian (pembumian infrastruktur dan pelayanan). Polri menjadi salah satu institusi strategis yang sungguh-sungguh amat dibutuhkan perannya dan tanggungjawabnya untuk terlibat aktif dan proaktif membangun kualitas SDM yang unggul dan kompetitif berdasarkan atas keminatan, kebakatan, ketalentaan, kesesuaian, ketrampilan, dan kemampuan, dengan berideologi dan berhatinurani Pancasila yang meliputi segenap utuh menyeluruh Nilai-Nilai Pancasila. Kelahiran Pancasila senantiasa diperingati setiap tanggal 1 Juni berdasarkan penetapan oleh NKRI melalui Keputusan Presiden RI Jokowi sebagai Hari Lahir Pancasila.
Agenda pembangunan kualitas manusia (SDM) dan pembangunan perekonomian (pembumian infrastruktur dan pelayanan) pada gilirannya menempatkan dan menjadikan institusi Polri sangat diharapkan perannya dan tanggungjawabnya juga untuk membangun kualitas SDM melalui dan berbasis pembangunan perekonomian. Intinya adalah keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Pembangunan infrastrukturisasi dan transportasi harus senantiasa menciptakan sebanyak mungkin dan seluas mungkin lapangan kerja termasuk yang baru dan terbarukan. Format dan fokus pembangunan ini mesti dapat menuju dan menghubungkan sentra-sentra produksi dan titik-titik distribusi perekonomian rakyat dan wilayah-wilayah pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Juga dapat menuju dan menghubungkan kawasan-kawasan pertanian, pangan, perkebunan, perikanan, perindustrian, perkoperasian dan UKM, kepariwisataan, dan lain-lain.
Reformasi birokrasi pemerintahan serta institusi hukum dan keamanan harus dimaknai dan baru menjadi bermakna ketika senantiasa cepat, tepat, dan tuntas melakukan perlindungan dan pelayanan maksimal, misalnya dalam hal penanganan dan pengurusan perijinan dan investasi. Harus dengan tanpa atau zero pemerasan, zero kekerasan, zero pungutan, zero penyuapan, zero kolusi, zero korupsi, zero diskriminasi, zero intimidasi. Persyaratan mutlak dan kualifikasi standar dari keseluruhan perihal dan agenda ini adalah tekad bulat dan komitmen tinggi dari Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis beserta jajaran institusi Polri untuk selalu dan seterusnya mengukuhkan dan menegakkan hukum yang kredibel, akuntabel, efektif, efisien, dan dipercaya. Juga memantapkan dan memastikan stabilitas politik dan keamanan yang menjamin dan meyakinkan masyarakat, pengusaha, dan investor serta melindungi kualitas kebudayaan dan lingkungan hidup. Kemudian juga membumikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara maksimal dan optimum.
Pergumulan, dinamika, peluang, dan tantangan membangun Indonesia Maju adalah pergumulan, dinamika, peluang, tantangan bagi masyarakat dan bangsa serta penyelenggara negara. Juga merupakan pergumulan, dinamika, peluang, dan tantangan bagi institusi Polri. Tantangan membangun Indonesia Maju bagi Polri adalah bagaimana Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan seluruh civitas institusi Polri bertekad bulat, berkemauan keras, dan berkemampuan kuat untuk semakin mempercepat, memperdalam, dan memperkuat proses dan hasil penyelenggaraan Politik Hukum Indonesia dan Politik Keamanan Indonesia oleh Polri. Proses dan hasil ini berorientasi dan bermuara pada percepatan, perluasan, dan perkuatan dukungan kerja dan kinerja Polri melalui sejumlah agenda prioritas utama dan kebijakan pilihan strategis dari Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis dan jajaran Polri terhadap percepatan, perluasan, dan peningkatan pembangunan kualitas manusia (SDM). Pembangunan kualitas ini bertumpu pada pembangunan nation and character building (pembumian Pancasila) dan pembangunan perekonomian (pembumian infrastruktur dan pelayanan). Penyelenggaraan Politik Hukum Dan Politik Keamanan Membangun Indonesia Maju adalah tantangan strategis, momentum emas, dan kesempatan terindah bagi Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis untuk memastikannya dan memaknainya. *** (B-SK/jr — foto ilustrasi istimewa)
*) Disadur dari www.suarakristen.com, edisi 19 November 2019, dengan judul asli: “Kapolri Jenderal Pol Idham Azis: Politik Hukum dan Politik Keamanan Membangun Indonesia Maju
** Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, mantan Tim Perumus UU Polri serta Komisi Politik & Hukum DPR-RI dari PDI Perjuangan
