BENDERRAnews, 10/10/19 (Jakarta): DPP GPPMP menyatakan, atas alasan apapun, tindakan anarkis dan membahayakan nyawa manusia tidak dibenarkan hukum.
Pernyataan ini dikemukakan DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) di Jakarta, Kamis (19/10/19), sehubungan dengan penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (P) Wiranto, saat menghadiri suatu acara di Pandeglang, Banten, Kamis siang barusan.
“Mau jadi apa negara kita, jika pejabat negara aja nekad diserang. Di banyak negara yang menghormati hukum dan beradab, biasanya pelakunya langsung ditembak di tempat. Kita masih menghargai HAM dan proses hukum. Tapi yang begini ini harus berat hukumannya, juga harus diusut tuntas motif serta sutradaranya,” ujar Jemmy Mokolensang, Wakil Sekretaris Tim Satkersus DPP GPPMP yang juga lawyer dan aktivis ini.
Disebutnya, aparat keamanan termasuk petugas intelijen harus lebih sigap lagi mengantisipasi aksi-aksi nekad. “Nda’ boleh kita mentolerir aksi-aksi bejat tersebut. Mereka yang coba-coba membela oknum-oknum seperti ini pun harus dicurigai,” tandasnya sembari menukung sikap DPP GPPMP di atas.
Dalam pernyataannya, DPP GPPMP selanjutnya mengingatkan, sifat, sikap dan tindakan biadab seperti ini, selain tidak bisa dapat dibenarkan sesuai aturan hukum, juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur ideologi Pancasila.
Karena itu, hal ini harus menjadi perhatian serius pihak Polri. DPP GPPMP pun menyatakan mendukung penuh upaya Polri mengusut tuntas tindakan tersebut. “Tidak boleh berhenti pada aktor di lapangan, yakni pada sepasang orang pelaku penusukan itu di Pandeglang, tapi usut hingga sutradaranya,” demikian DPP GPPMP.
Harus diproses hukum
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga mengecam keras penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto.
“Ya, Apatas alasan apapun, tindakan tersebut tak dibenarkan hukum. Siapapun pelakunya harus diproses secara hukum, agar kejadian serupa tak menimpa siapapun di kemudian hari,” tegasnya.
Kecaman ini, menurutnya, bukan karena penusukan ditujukan kepada Wiranto yang kebetulan seorang pejabat publik. “Tindakan membahayakan nyawa orang lain, apalagi hal tersebut tidak bisa dapat dibenarkan sesuai aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila. Kejadian ini sekaligus menjadi early warning bagi kepolisian yang bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Bamsoet di Kawasan MPR RI, Jakarta, Kamis (10/10/19).
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga berharap, masyarakat tidak terprovokasi atas kejadian tersebut. Dirinya percaya, kepolisian bisa segera menyelesaikan masalah ini sesuai ketentuan yang berlaku.
“Walaupun kejadian tersebut berdekatan dengan waktu pelantikan Presiden – Wakil Presiden 2019-2024, namun tak perlu didramatisir secara berlebihan. Kepolisian harus segera mengusut tuntas motif pelaku, agar di masyarakat tidak berkembang berbagai teori konspirasi yang kadangkala justru menimbulkan berbagai prasangka, kekhawatiran dan ketakutan,” tutur Bamsoet yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.
Ia memastikan, kondisi Indonesia secara umum masih sangat baik, aman, damai dan terkendali. Masyarakat, pelaku usaha, maupun investor tak perlu khawatir.
“Selain ada Polri, kita juga punya TNI yang selalu siap sedia menjaga kedamaian Indonesia. Sinergi Polri dan TNI yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan. Masyarakat juga tetap waspada terhadap berbagai upaya yang berusaha memecahbelah NKRI,” demikian Bamsoet. (B-r/jr — foto ilustrasi istimewa)
