BENDERRAnews, Jakarta, 29/4/19 (Jakarta): Wacana pemindahan ibukota sebetulnya bukan hal baru. Ini sudah pernah dilontarkan oleh Bung Karno, Presiden ke-1 RI. Ketika itu, Bung Karno malah sudah mendatangkan tim insinyur perkotaan dari Uni Soviet bekerjasama dengan para ahli Indonesia, mendesain Kota Palangkaraya, Kalimanten Tengah. Calon lainnya waktu itu, Palu, Sulawesi Tengah.
Selanjutnya, pada era Soeharto, hal yang sama juga sempat jadi diskursus, yakni dipindahkan hanya di daerah Jonggol.
Kini, di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, hal ini kembali terus mengemuka. Dan tidak hanya berhenti pada wacana, Jokowi malah telah menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas untuk melakukan kajian.
Jokowi optimistis dapat mewujudkan rencana pemindahan ibukota pemerintahan ke wilayah di luar Pulau Jawa.
Tiga opsi
Saat ini, terdapat tiga daerah yang menjadi opsi pemindahan pusat pemerintahan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
“Saya meyakini kalau dari awal dipersiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/19).
Pada rapat yang khusus membahas mengenai tindak lanjut rencana pemindahan ibukota, Presiden Jokowi mendengarkan kajian yang disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Presiden Jokowi mengungkapkan, wacana pemindahan ibukota telah mengemuka sejak era pemerintahan Presiden Sukarno. Namun, gagasan itu tidak pernah ditindaklanjuti dan direncanakan secara matang.
“Di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu tetapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang,” katanya lagi.
Kepentingan visioner jangka panjang
Presiden Jokowi menegaskan, pembahasan mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh, luas, dan jangka panjang.
“Kita harus berbicara tentang kepentingan lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global,” katanya.
Disebut Presiden Jokowi, ketika bangsa Indonesia sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama harus dijawab, apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus. Yaitu, sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, sekaligus pusat bisnis.
Sebab beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya.
“Saya kira kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korsel, Brasil, dan Kazakhstan. Kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” kata Presiden Jokowi, seperti dilansir Investor Daily dan BeritaSatu.com. (B-ID/BS/jr)
