BENDERRAnews, 14/3/19 (Tangerang): Banyaknya jumlah izin (terkadang hingga 40-an) dan lamanya proses perizinan (ada ysng hingga tiga tahun), membuat Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota, serta dinas terkait mengambil langkah-langkaht terobosan segera. Ini untuk memudahkan perizinan kepada investor yang ingin membangun industri pengelolaan di daerahnya masing-masing.
Joko Widodo alias Jokowi ingin industri di Tanah Air bisa memproduksi barang ekspor maupun substitusi impor, agar menggenjot pertumbuhan ekonomi. Yakni meningkatkan investasi dan ekspor.
“Sekali lagi saya minta yang namanya PTSP, bupati, walikota, gubernur, kalau ada investor yang berkaitan industri apapun, ‘tutup mata’, beri izin,” kata Jokowi dalam sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (12/3/19) lalu.
Jokowi menyebut pemerintah daerah tak perlu bertele-tele dalam memberikan izin kepada investor yang ingin membangun industri pengelolaan bahan mentah, seperti karet, kelapa sawit, hingga batu bara. Disebutnya, selama ini pemerintah tak memperhatikan pembangunan industri pengelolaan bahan mentah.
“Enggak usah bertele-tele tutup mata, beri izin. Misalnya karet (perusahaan) bikin ban, yang banyak karet di Sumsel, di Sumut beri izin, tutup mata. Buat industri ban, sarung tangan, tutup mata,” jelasnya.
Harus ikuti prosedur
Jokowi menjelaskan maksud ‘tutup mata’ bukan berarti membiarkan investor tersebut mendirikan usahanya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Ia menyatakan hal itu agar pengurusan izin bagi investor yang bisa mendongkrak ekspor dan nilai investasi dipermudah.
“Tapi terpenting bukan soal tutup mata, namun dikawal. Tunjukkan. Kalau mau beli lahan tunjukkan lahannya di mana. Kalau ada investor yang ingin mendirikan industri petrokimia, tutup mata sudah. Pastikan izin sehari selesai,” jelasnya lagi, seperti dilansir CNN Indonesia.
Jokowi minta juga, pemimpin daerah harus berani memberikan izin. Jangan sampai, investor harus menunggu hingga berhari-hari untuk mengantongi izin.
“Menunggu berhari-hari udah enggak musim sekarang. Izin itu hitungan jam sekarang,” tegas Jokowi.
Perbaiki pertumbuhan ekonomi
Jokowi menegaskan kemudahan izin bagi investor dilakukan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, menurutnya, hanya ada dua cara menggenjot pertumbuhan ekonomi. Yakni meningkatkan investasi dan ekspor.
Oleh karena itu, kata Jokowi, dirinya mendorong jajarannya untuk mempermudah para investor yang ingin membangun industri pengelolaan. Dengan demikian, lanjutnya, nantinya barang yang diekspor Indonesia bukan lagi bahan mentah. Selain itu, investasi juga diharapkan dapat bertambah.
“Defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, membebani kita berpuluh-puluh tahun tak diselesaikan, padahal kuncinya di investasi dan ekspor,” tandasnya.
Gratiskan penggunaan lahan
Lebih lanjut, Jokowi tak ingin karena izin yang berbelit para investor justru berpaling memilih negara lain, seperti Vietnam.
Calon presiden petahana itu menyebut Vietnam salah satu negara yang cukup atraktif dalam memudahkan para investor. Hal itu dilakukan antara lain dengan menggratiskan penggunaan lahan.
Jokowi lantas mengungkapkan ingin mencoba cara tersebut di salah satu provinsi di Indonesia. Ia meminta para kepala daerah berani menggratiskan lahan kepada para investor asalkan berorientasi pada ekspor atau substitusi impor.
‘Kami siapkan lahan, biar investor datang enggak usah beli, enggak usah sewa lahan, sudah langsung dirikan. Silakan asalkan orientasinya ekspor atau barang substitusi impor,” kata Jokowi. (B-CNN/jr)
