BENDERRAnews, 27/9/18 (Bogor): Para peserta seminar dalam rangka Dies Natalis ke-55 IPB menyatakan, iImplementasi Ekonomi Pancasila harus dilaksanakan secara sitematis.
Sebab, pendekatan yang sudah digagas para pendiri bangsa tersebut untuk mencapai kemakmuran dengan dibarengi dengan keadilan sosial.
Para akademisi di perguruan tinggi juga diharapkan tidak sekadar mengajarkan ekonomi kapitalis atau sosialis tetapi juga mengajarkan sistem ekonomi Pancasila.
Demikian benang merah dalam seminar nasional yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam rangka memperingati Dies Natalis IPB yang ke-55 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/9).
Landasan sistem ekononomi negara
Diskusi juga membahas sejak mempersiapkan kemerdekaan, para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia telah memikirkan landasan bernegara, baik politik maupun ekonomi.
Tegasnya, sistem perekonomian hendaknya dibangun berdasarkan nilai-nilai dan semangat ke-Indonesiaan.
Gagasan ini erat dengan ekonomi kerakyatan yang mengoreksi sistem kolonial dan menjadi jalan tengah dengan tidak menganut ekonomi kapitalis, tapi juga bukan sosialis, yakni bersumber dari Pancasila.
Sistem ekonomi ini lebih dikenal dengan sistem Ekonomi Pancasila.
Implementasi sangat mendesak
Untuk itulah, ekonom yang juga guru besar IPB, Didin S Damanhuri, mengatakan implementasi, Ekonomi Pancasila tersebut sangat mendesak.
Konsep ekonomi kerakyatan tersebut juga sudah tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan bentuk utama usaha yang diharapkan adalah koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa.
Dalam praktiknya terjadi pasang surut, tarik-menarik dan perdebatan praktik pasal 33 UUD 1945 ini.
“Pelaku pasar (BUMN, swasta, koperasi) akan berjalan dalam mekanisme pasar untuk mencapai kemakmuran yang dibarengi dengan keadilan sosial. Jadi ada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Suara Pembaruan dan juga ditayang ‘BeritaSatu.com’.
Jangan cuma ajar ekonomi kapitalis
Dia menegaskan para akademisi di perguruan tinggi juga diharapkan tidak sekadar mengajarkan ekonomi kapitalis atau sosialis tetapi juga mengajarkan sistem ekonomi Pancasila. Sedangkan keberadaan agama berfungsi sebagai penjamin akhlak individu, keluarga dan negara.
“Ketika mendidik, akademisi tidak sekadar mengajarkan ekonomi kapitalis atau sosialis tetapi juga mengajarkan sistem ekonomi Pancasila,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta mengatakan, sistem Ekonomi Pancasila merupakan pengaturan hubungan antarnegara dan warganya yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan serta peradaban.
Selain itu, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama atau gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi secara adil berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Relevan situasi kekinian
Pengajar FEM IPB yang juga ketua panitia seminar, Prima Gandhi menambahkan ekonomi Pancasila sangat relevan dengan situasi kekinian Indonesia.
Perekonomian Indonesia seharusnya menganut sistem ekonomi yang berasal dari Pancasila sebagai nilai dasar strategis.
“Mungkin tingginya nilai gini rasio, ketimpangan ekonomi, nilai hutang luar negeri, keterpurukan nilai mata uang rupiah dan kidakstabilan perekonomian Indonesia saat ini dikarenakan negara melupakan praktik ekonomi Pancasila.” jelas Prima Gandhi. (B-SP/BS/jr)