BENDERRAnews, 14/12/17 (Jakarta): Kemenangan Airlangga Hartarto alias AH) kemudiaan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya yang diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat pleno terakhir pertegas dukungan partai berlambang pohon beringjn itu kelada Jokowi di Pilpres 2019.
Sekaligus ini menunjukkan kemenangan Istana Kepresidenan.
Seperti disampaikan Pakar Politik dari Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Leo Agustino, kemenangan AH sudah diprediksi jauh-jauh hari. Bahkan sudah terlihat beberapa saat setelah penangkapan ketum sebelumnya, Setya Novanto, yang terjerat kasus korupsi.
“Kemenangan AH justru semakin menguatkan dukungan Partai Golkar pada Joko Widodo pada Pemilu dua tahun ke depan,” kata Leo, Kamis (14/12/17), seperti dilabsir ‘BeritaSatu.com’.
Boleh dibilang pengangkatan AH kali ini sebagai bentuk penguatan istana dalam Partai Golkar, yang sebelumnya pernah berseberangan jalan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bahkan, Leo menilai kondisi ini membuat ‘Partai Kuning’ tersebut bercita rasa ‘Merah’ (PDI-P, Red).
Lalu apakah hal ini bermasalah bagi demokrasi? Tentu tidak, karena demokrasi memberikan kesempatan pada semua partai politik untuk menentukan sikap politiknya. Namun yang disayangkan, adanya ‘kode’ dukungan Istana pada AH sebelum pleno sehingga menggiring pilihan pada AH.
“Seharusnya ‘kode’ itu tidak perlu dilontarkan agar prosesi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar jauh lebih fair,” kata Leo Agustino tanpa menjelaskan kode dimaksud. (B-BS/jr)
