BENDERRAnews, 3/12/17 (Jakarta): Arah gerakan Presidium Alumni 212 yang kini dipimpin oleh Slamet Maarif dinilai sangat kental muatan politiknya.
“Jadi ada apa sih di Reuni Alumni 212? Mengapa ada alumni 212 dan apa tujuan alumni 212 dilembagakan segala? Mungkin karena di depan mata ada agenda politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Mereka terinspirasi oleh kesuksesan di pilkada DKI Jakarta bisa direproduksi kembali di pilkada serentak dan pilpres mendatang,” kata Direktur ‘Indonesia Public Institute’, Karyono Wibowo, di Jakarta, Minggu (3/12/17).
Dia menambahkan, ada sejumlah indikator yang menunjukkan gerakan Presidium 212 memiliki agenda politik. Pertama, kata dia, pada saat pilkada DKI gerakan 212 memiliki agenda politik untuk menumbangkan Ahok dengan berbagai isu SARA yang dikemas dengan propaganda menggunakan ayat sampai mayat.
“Kedua, propaganda dengan jargon jangan pilih calon kepala daerah yang di diusung oleh partai yang mendukung penista agama sudah beredar di berbagai media. Di lain pihak, mereka membuat propaganda jangan pilih partai dan calon presiden yang mendukung penista agama, jangan pilih partai pendukung Perppu Nomor 2 tahun 2017,” tandasnya sebagaimana dilansir ‘BeritaSatu.com’.
Ketiga, lanjutnya, ialah adanya pengakuan dari Pembina Presidium 212 Kapitra Ampera yang menyatakan dengan tegas bahwa gerakan 212 adalah real politik. Dia menegaskan, adanya kata ‘jangan pilih’, itu sudah jelas merupakan bagian dari kepentingan politik.
“Lalu ada lagi narasi ‘Jangan Pilih Parpol Pendukung Penista Agama’, maka ini apa namanya kalau bukan tendensi politik, ada yang bisa jawab nggak?” tandas dia.
Selalu dibantah
Namun sayangnya lagi, narasi politik yang gamblang tersebut selalu dibantah oleh Presidium Alumni 212, bahwa gerakan dan sepak terjang mereka sejauh ini tidak ada kepentingan politik apapun.
“Celakanya mereka membantah itu dan menyatakan ini murni kepentingan keagamaan, padahal itu jelas gerakan politik. Kalau ke Presiden narasinya ‘Jangan pilih presiden pendukung penista agama yang tendensinya mengarah ke Jokowi’,” terangnya.
Selain itu, Karyono mengatakan tidak hanya ada tendensi kepentingan politik pilkada dan pilpres, tapi ada juga tendensi mengubah ideologi negara.
Karyono pun menyebut beberapa contoh seruan dan jargon yang menunjukkan adanya tendensi merubah haluan negara, yakni seruan untuk menegakkan NKRI Bersyariah dan Pancasila Syariah.
“Ini apa maksudnya, ada tambahan syariah di belakang NKRI dan Pancasila?” tanya Karyono.
Di sisi lain, ada kelompok yang menjadi bagian dari aksi 212 mengusung ideologi Khilafah untuk menggantikan bentuk negara Indonesia dan menggantikan ideologi Pancasila menjadi syariat Islam.
“Ini jelas menunjukkan Presidium Alumni 212 memiliki agenda politis dan ideologis”, tegas Karyono.
Jangan aneh-aneh
Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini mengungkapkan, sepengetahuannya, dalam literasi di ormas Islam terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah tidak ada kata NKRI syariah dan Pancasila Syariah. Begitu juga di partai Islam seperti PKB, PPP dan PAN tidak menggunakan NKRI Syariah dan Pancasila Syariah sebagai pedoman organisasi.
“Ah sudahlah jangan aneh-aneh. NKRI ya NKRI, enggak ada NKRI Syariah. Cukup Pancasila jangan ditambah syariah di belakangnya. Jangan lagi mempersoalkan Pancasila yang sudah final,” cetusnya.
Terkait dengan sepak terjang dan gerakannya yang sangat bernuansa politik tersebut, Karyono pun memberikan saran agar Presidium Alumni 212 sebaiknya menjadi partai politik atau menjadi underbow partai politik agar jelas dan fokus memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui saluran demokrasi yang diatur oleh konstitusi. Dengan begitu maka persepsi dan kesan Presidium Alumni 212 menjadi broker politik bisa dihindari, ujarnya.
Karyono juga menyinggung soal transparansi anggaran yang digalang oleh gerakan Alumni 212 itu dinilai sangat penting, agar tidak ada dusta di antara kita. Sebagai tokoh dan pemimpin umat harus menjadi suri tauladan terutama soal kejujuran.
“Presidium Alumni 212 perlu belajar dari para pendiri bangsa seperti KH. Hasyim Ashari, KH. Wahid Hasyim, KH. Agus Salim, Mr. Kasman Singodimedjo, KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagoes Hadikusumo, dan lain-lain yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan satu golongan,” demikian Karyono Wibowo. (B-BS/jr)
