BENDERRAnews, 21/11/17 (Jakarta): Sesudah pihak KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dan melakukan penahanan, otomatis terjadi kekosongan posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
Atas dasar itu, muncul dorongan bagi partai tersebut untuk kembali menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna memilih ketum yang baru.
Anggota Dewan Kehormatan Golkar Ginandjar Kartasasmita mengatakan ketum Golkar baru nanti harus konsisten melaksanakan hasil musyawarah nasional (munas) yaitu mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan kedua pada pemilihan 2019 nanti.
Ketika ditanya mengenai sosok yang tepat sebagai pengganti Novanto, Ginandjar menyebutkan setidaknya ada empat kriteria yang harus dipastikan dimiliki oleh sosok pengganti tersebut.
Pertama, harus tidak mempunyai beban hukum atau masalah hukum apapun. Untuk itu, harus dilakukan pengecekan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Harus sebersih mungkin itu harus dicek dulu, mungkin dicek saja ke KPK. Nama-nama itu (calon ketua umum) harus dicek betul, harus bersih betul di masa yang lalu tak ada masalah hukum,” kata Ginandjar di Kantor PMI Pusat, Jakarta, Senin (20/11/17) kemarin.
Kedua, harus jelas pekerjaan, penghasilan dan juga latar belakang keluarganya. Dengan demikian, tidak menimbulkan masalah bagi partai ke depannya.
“Orang yang harus PDLT (Prestasi, Desikasi, Loyalitas, Tidak tercela) itu orang yang istilahnya disiplin segala macam, harus dijamin betul orang itu PDLT,” ujarnya.
Ketiga, sosok tersebut merupakan kader partai atau berkiprah lama di partai. Dengan kata lain, bukan orang yang tiba-tiba saja diajak masuk ke Golkar untuk menduduki jabatan ketum.
Keempat, yang menurutnya penting ialah Ketum Golkar yang baru harus mendukung Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019, sebagaimana disepakati dalam munas sebelumnya.
“Secara hukum harus bersih, secara politik juga Golkar di dalam munas yang lalu memutuskan untuk mendukung Jokowi jadi presiden lagi. Jadi harus konsisten Golkar betul-betul ke sana arahnya, mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir,” tegasnya.
Namun, ketika ditanyakan sosok yang memenuhi empat kriteria tersebut, Ginandjar menolak menyebutkan nama.
Tetapkan Plt
Politisi senior Partai Golkar yang menjawab Wakil Ketua Dewan Pembina, Theo L Sambuaga juga secara terpisah menegaskan komitmen partainya mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
“Ditinjau dari berbagai sudut pandang, dan melalui proses yang sudah berlangsung di berbagai level partai, pak Jokowi adalah pilihan satu-satunya,” tegasnya dalam wawancara dengan ‘BeritaSatu TV’, Senin (20/11/17) malam.
Selain itu, menurutnya, DPP Partai Golkar perlu segera mengambil keputusan untuk menetapkan pelaksana tugas (plt) ketua umum (ketum). Sebab, Ketum Golkar Setya Novanto telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya kira kita mengharapkan DPP mengambil keputusan untuk menetapkan plt. Tugas plt itu adalah untuk menyelenggarakan Munaslub (musyawarah nasional luar biasa). Karena ketua umum kan berhalangan dengan ditahan seperti ini, jelas tidak dapat menjalankan tugas. Itu alasan mengadakan munaslub,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar Theo L Sambuaga, Selasa (21/11/17).
Melalui Munaslub, menurutnya, seluruh jajaran DPP Golkar dirombak. Artinya, munaslub nantinya tak hanya memilih pengganti Novanto.
Menurutnya, munaslub perlu dilaksanakan selambat-lambatnya Desember 2017. “Kita enggak bisa lama-lama. Munaslub paling telat dilaksanakan akhir tahun ini. Agenda politik kan sudah di depan mata, yaitu Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019,” tambahnya.
Dia berharap munaslub juga menjadi momentum unntuk mengembalikan citra Golkar di mata rakyat. “Membangkitkan kembali citra Golkar. Memulihkan Golkar, meningkatkan semangat persatuan seluruh jajaran kader serta semangat berjuang. Memulihkan kepercayaan rakyat kepada Golkar,” tegasnya.
Theo tak ingin merekomendasikan nama-nama tertentu sebagai pengganti Novanto. Meski begitu, dia menginginkan ketum Golkar memiliki semangat kepemimpinan dan integritas teruji.
“Golkar sudah ada mekanismenya namanya PDLT yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Tentu harus dipilih demokratis. Soal siapa itu terserah munaslub. Kita percayakan kepada munaslub,” tegasnya seperti dilansir ‘Suara Pembaruan’.
Tunggu restu
Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartarto belum berpikir untuk maju sebagai ketua umum (ketum) Golkar. Airlangga yang juga menteri perindustrian mengaku menunggu aspirasi pengurus Golkar daerah dan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya kan pembantu Presiden dan kader partai. Saya bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah, dan kedua kepada Bapak (Jokowi),” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Pada bagian lain, menurutnya, Golkar harus diselamatkan dari krisis yang tengah didera. Hal ini menyusul ditahannya Ketum Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
“Harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai,” ujar Airlangga.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Luhut Binsar Pandjaitan menyebut banyak tokoh di Golkar seperti Airlangga yang berpotensi menggantikan Novanto.
“Airlangga orang baik. Mana saja bisa. Saya kira biar saja di Golkar berproses dengan baik,” ucap Luhut.
Menteri Koordinator Kemaritiman tersebut meminta agar suksesi di Golkar tak perlu diramaikan. “Kan semua ada mekanismenya dan saya lihat sedang berproses juga sih. Semua baik-baik saja sih,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, Airlangga dan Luhut dipanggil secara terpisah oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/11). Airlangga yang keluar terlebih dahulu dari istana menjelaskan pertemuannya dengan Presiden tak membahas tentang Golkar.
“Soal kerjaan. Kemarin kan baru dari Thailand menyampaikan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil mengenai investasi atau pun vokasi di Thailand. Enggak (bahas Golkar),” jelasnya.
Tak berapa lama, Luhut juga menyusul meninggalkan istana.
“Tadi bahas Sail Sabang. Persiapannya kan tanggal 2 Desember 2017. Nanti saya yang lepas Sail Sabang,” ungkap Luhut.
Dia menambahkan, dirinya dan Presiden juga berbicara mengenai perkembangan proyek light rail transit (LRT), termasuk persiapan resepsi pernikahan putri Presiden, Kahiyang Ayu dan Bobby Afif Nasution di Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada 26 November 2017. (B-SP/BS/jr)
