BENDERRAnews, 3/11/17 (Jakarta): Kehadiran Kota Meikarta dan puluhan kawasan industri kelas dunia di Kabupaten Bekasi ternyata memicu pertumbuhan ekonomi dahsyat.
Karena itu, Pemerintah sepakat membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bekasi-Purwakarta yang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi kelas dunia.
Kawasan ini akan dikembangkan sebagai bagian terintegrasi dari konsep megapolitan Jakarta-Bandung yang pada tahun 2045 akan berpenduduk 80 juta jiwa.
Infrastruktur transportasi yang baik disiapkan sejak awal. Kawasan ini akan terkoneksi lewat transportasi masal, yakni light rail transit (LRT) dan elevated toll Jakarta-Karawang yang lebih lebar, high speed rail Jakarta-Bandung, jalan tol Jakarta-Cikampek II yang lokasinya di sisi selatan dan paralel dengan ruas tol Jakarta-Cikampek saat ini, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Internasional Kertajati.
Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pada 30 Oktober lalu pihaknya sudah meninjau dengan menggunakan helikopter, dan mendarat di CBD Meikarta.
Kemudian besoknya pada 31 Oktober segera dilakukan kajian bersama Bappenas dan dibutuhkan waktu hingga dua minggu untuk melakukan kajian.
Dia menegaskan, saat ini pemerintah sedang mengkaji kawasan tersebut dan Menko Kemaritiman ditugaskan untuk menjadi koordinator.
Amanat Presiden
Rencana pembentukan KEK Bekasi-Purwakarta merupakan amanat Presiden Jokowi. Menjalankan penugasan Presiden Jokowi, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (2/11/17) kemarin, memimpin rapat dengan delapan kementerian di antaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan– di kantor Menko Kemaritiman.
Rapat koordinasi ini membahas agenda tunggal, yakni mengkaji inisiatif pengembangan pusat ekonomi dunia dan Asia Tengara di KEK Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Diundang hadir dalam rapat koordinasi itu Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin James Riady dan Sanny Iskandar yang juga Ketua Asosiasi Kawasan Industri.
Sedang para menteri yang hadir, antara lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menperin Airlangga Hartarto.
Prospeknya menjanjikan
Untuk mewujudkan KEK Bekasi, Karawang dan Purwakarta sebagai wilayah yang terintegrasi, kata Luhut, pemerintah meminta 30 pengembang di kawasan ini untuk membuka jalan di dua sisi Tol Cikampek.
Pemerintah menilai KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta perlu segera direalisasikan karena prospeknya menjanjikan. Kawasan ini memiliki lahan cukup luas, yakni sekitar 1.000 kilometer persegi. Karena itu, pemerintah kini sedang merampungkan hasil kajian untuk dilaporkan kepada Presiden, 16 November 2017.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kata Luhut, telah memberikan masukan kepada pemerintah agar KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta menjadi kawasan ekonomi kelas dunia. Sedangkan pada 30 Oktober lalu pihaknya sudah meninjau kawasan ini dengan menggunakan helikopter.
Sehari berikutnya, 31 Oktober, dilakukan pembahasan bersama Bappenas dan dibutuhkan waktu hingga dua minggu untuk melakukan kajian.
Saat ini, wilayah Bekasi-Karawang-Purwakarta belum terintegrasi dengan baik dan dibutuhkan efisiensi agar menjadi KEK. “Untuk menciptakan KEK, kunci utamanya adalah koordinasi dan efisiensi,” ujarnya seperti dilansir ‘Investor Daily’.
Penduduk capai 11 juta
Sementara itu, para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin meminta pemerintah agar serius mengembangkan KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta. Selain itu, Kadin meminta agar KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta menjadi kawasan ekonomi kelas dunia.
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menuturkan, potensi KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta cukup besar karena aktivitas industri sangat sibuk dan padat ditambah ketiga kawasan tersebut mempunyai jumlah penduduk mencapai 11 juta orang.
Saat ini, ketiga kawasan tersebut belum terintegrasi dan masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Agar bisa menjadi KEK diperlukan kemudahan dan efisiensi mulai dari perizinan, infrastruktur hingga birokrasi.
“Potensi KEK Bekasi-Karawang-Purwakarta sangat besar, jika sudah terealisasi maka Indonesia akan bangga dan lebih kompetitif,” ujar dia.
Rosan mengatakan, Kadin mengusulkan agar segera dibentuk Badan Otonomi Khusus yang fokus untuk mengembangkan KEK Bekasi-Karawang-Purwarkarta. “Badan Otonomi Khusus bertanggung jawab untuk semua perizinan, kemudahan birokrasi dan tentunya infrastruktur,” ujar dia.
Indonesia, demikian Rosan, harus mempunyai kawasan ekonomi khusus dan wilayah Bekasi-Karawang-Purwakarta sangat cocok. Karena itu, kawasan ini harus dikembangkan secepatnya.
Disebutnya, keuntungan yang akan diperoleh Indonesia jika KEK Bekasi-Karawang-Purwarkata terwujud ialah penurunan angka pengangguran. Hal itu terjadi karena KEK menyerap banyak tenaga kerja. Keberadaan KEK akan menambah daya saing dan membuat warga Indonesia lebih percaya diri. “Para pelaku usaha menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” ujar Rosan Roeslani. (B-ID/BS/jr)
