Dua tower ini masing-masing terdiri dari 32 lantai dan berisi total 900 unit apartemen. Selanjutnya akan dibangun empat tower yang berlokasi di CBD Meikarta.
Peresmian seremoni ini dilakukan secara bersama oleh CEO Lippo Group James Riady, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Presiden Direktur Meikarta Ketut Budi Wijaya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie, juga dua tokoh mereseprentasikan publikm anggota Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, dan Wakil Pemimpin Umum Kompas Rikard Bagun.
“Meikarta tidak hanya sebagai hunian baru, tapi juga kami kembangkan sebagai kawasan ekonomi baru,” kata Presiden Direktur Meikarta Ketut Budi Wijaya.
Saat ini, lanjut Ketut, 60 persen pusat ekonomi nasional berada di wilayah Jabodetabek dan Bandung, serta 70 persennya ada di kawasan Bekasi dan Cikarang. Karena itulah, potensi terserapnya pasokan hunian baru dan terbangunnya kawasan bisnis baru akan menjadi kekuatan Meikarta.
Memastikan izin aman
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah.
Kepastian itu disampaikan Luhut saat menjadi pembicara kedua pada seremoni tutup atap dua menara Meikarta yang dikembangkan Lippo Group melalui PT Lippo Cikarang Tbk, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah,” kata Luhut.
Pembangunan kompleks apartemen Meikarta oleh Lippo Group dilakukan untuk mengatasi backlog atau kurangnya perumahan yang terjadi di Indonesia. Pembangunan itu juga untuk menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang.
Saat ini angka backlog perumahan di tanah air mencapai 11,4 juta. “Banyak orang yang sudah bekerja sekian tahun tapi masih belum punya rumah. Mereka butuh tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau,” ujar Ketut Budi Wijaya, Presiden Meikarta.
Itulah yang membuat Lippo Group sebagai pengembang properti terkemuka di Indonesia membangun kompleks apartemen dan kota mandiri Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Pembangunan proyek ini diharapkan memiliki efek positif berantai ke segala aspek kehidupan.
“Meikarta ini ada trickle down effect yang besar dari properti untuk pengembangan suatu kota. Ada manfaat untuk orang sekitar, contohnya pedagang warung atau kopi keliling. Setelah ada proyek ini, omzet mereka naik,” katanya.
Ciptakan 70.000 tenaga kerja
Disebutnya, Lippo Group ingin agar para pekerja di proyek ini kebanyakan orang lokal, mulai dari yang memiliki keterampilan rendah sampai yang punya keahlian khusus.
“Pekerja yang low skill misalnya petugas kebersihan, sampai yang high skill contohnya petugas di waste water management. Itu tidak mungkin orang sembarangan, perlu skill tinggim” ujarnya.
Kini, ada sekitar 50.000 hingga 60.000 pekerja dalam pembangunan Meikarta. Mulai dari tukang bangunan, mandor, petugas kebersihan dan keamanan, arsitek, insinyur bangunan, desainer interior, hingga petugas pengelola berbagai fasilitas yang tersedia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang berbicara sesudah Ketut mengungkapkan hal serupa saat acara topping off dua tower CBD Meikarta di Cikarang, tersebut.
“Proyek Meikarta in menciptakan sekitar 70.000 lapangan kerja, ada yang sebagai salesman dan lain-lain. Sebanyak 90 persen pekerjanya adalah anak bangsa, sisanya dilakukan oleh pekerja asing,” kata Luhut.
Berpikiran pisitif
Karena itu, Luhut mengajak masyarakat untuk berpikiran positif, mengedepankan persatuan dan menjauhkan perbedaan.
“Orang asing sudah pikir soal artificial intelligence, robotic, quantum, tapi kita masih bicara perbedaan yang tidak jelas. Kita tanya nurani kita, apa yang sudah kita perbuat untuk negeri ini supaya jadi lebih besar,” ujarnya.
Ditambah lagi, Meikarta dikelilingi oleh tujuh kawasan industri yang terletak di Cikarang, Karawang, dan daerah lain di Kabupaten Bekasi. Hal itu menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan ekonomi khusus.
Nantinya kawasan itu diharapkan bisa membantu mengoptimalkan integrasi antara Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat untuk menopang perekonomian nasional. (B-KP/jr)
