BENDERRAnews, 7/9/17 (Jakarta): Salah kampus yang belakangan paling disorot terkait aktivitas radikalisme ideologi yang berseberangan dengan Pancasila, ialah Institu Pertanian Bogor.
Dalam sejumlah kesempatan, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto juga sering menyampaikan komitmen untuk memberantas radikalisme dalam lingkungan kampus.
“Sayangnya, tekad tersebut masih perlu diikuti dengan terobosan yang nyata,” kata Wakil Sekjen Komunitas Alumni IPB (KA IPB) Yayat DN di Jakarta, Sabtu (2/9/17) akhir pekan lalu, mengatakan tekad pimpinan IPB secara terbuka untuk memberantas radikalisme perlu diberi apresiasi.
“Komitmen seperti itu perlu terus didorong karena hampir dua dekade IPB menjadi basis radikalisme tersebut,” kata jebolan Fakultas Teknologi Pertanian ini.
Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini juga menilai, Rektor IPB pun telah menjadi pelopor atau menjadi kampus terdepan dalam menyerukan antiradikalisme tersebut.
Setidaknya, dalam tiga bulan terakhir, Rektor IPB tampil dalam beberapa forum perguruan tinggi (PT) tingkat nasional untuk mencegah gerakan radikalisme.
Salah satunya, pada Jumat (14/7/17) lalu, Rektor IPB Herry Suhardiyanto bersama dengan pimpinan dari 44 perguruan tinggi mendeklarasikan gerakan antiradikalisme di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung.
Herry membacakan pernyataan sikap deklarasi tersebut dan menegaskan radikalisme perlu dicegah agar tidak mengganggu perjalanan bangsa.
“Kami berkomitmen mengambil peran aktif untuk mencegah radikalisme, agar tidak ada komponen kampus yang memaksakan kehendak apalagi melakukan tindakan radikal,” ujar Herry saat itu.
Dia menegaskan, perguruan tinggi melakukan tugas mendidik mahasiswa, melakukan inovasi, dan pengabdian pada masyarakat.
“Kami juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran faham atau gerakan radikalisme, terorisme atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” katanya di hadapan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.
Selain di Bandung, Rektor IPB Herry Suhardiyanto bersama dengan 93 rektor yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) kembali menyatakan tekad untuk mencegah kampus dari paham radikalisme.
Komitmen Rektor IPB pada forum MRPTNI itu disampakan di Merauke, Papua, Rabu (23/8/17), dalam Deklarasi Kebangsaan.
Lagi-lagi ditegaskan, kampus bukan basis radikalisme dan para rektor mengikrarkan kesetiaan pada Pancasila, UUD-45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
“Menjaga perguruan tinggi dari radikalisme dan segala bentuk gerakan yang mengancam Pancasila, NKRI, UUD-1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” demikian salah satu butir deklarasi.
Penandatanganan deklarasi itu disaksikan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad yang mewakili Menristekdikti dan sejumlah pejabat terkait.
Perlu aksi nyata
Disebut Yayat, berbagai pernyataan Rektor IPB dalam forum-forum nasional itu seharusnya diikuti dengan aksi nyata dalam kampus IPB.
“Jangan sampai tampil terdepan agar dilihat publik, tetapi tidak ada perubahan yang dilakukan dalam kampus. Kita berharap dalam sisa waktu kepengurusannya, ada terobosan yang berarti,” katanya lagi.
Sebagaimana diketahui, jabatan Rektor IPB Herry Suhardiyanto bakal segera berakhir pada tahun ini.
Herry telah menjabat dua periode sebagai Rektor IPB dan saat ini sedang dilakukan seleksi atas sejumlah calon rektor baru. Jika sesuai jadwal yang beredar, pada awal November 2017 nanti sudah terpilih rektor pengganti Herry Suhardiyanto.
Deklarasi anti radikalisme
Sebelumnya dari Bandung diberitakan, sebanyak 44 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta sepakat menolak perkembangan paham radikalisme dan terorisme di kampusnya masing-masing.
Kesepakatan itu mereka tuangkan dalam Deklarasi Anti Radikalisme yang ditandatangani dan dibacakan di Aula Grha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/7/17) lalu.
Turut hadir dalam pembacaan deklarasi itu, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Mayor Jenderal R. Gautama Wiranegara.
Deklarasi itu berisi empat hal pokok.
Dasar deklarasi itu menyatakan, perkembangan radikalisme dan terorisme di tengah-tengah kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Poin pertama, seluruh rektor dan mahasiswa menyatakan berpegang teguh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kedua, semuanya sepakat mempersiapkan dan membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, demokraris, jujur, berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, etika akademik, hak asasi manusia, kemajemukan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa yang berwawasan nusantara.
Ketiga, menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi atau berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme, atau yang bertentangan dengan Pancasila.
Pada poin terakhir, mereka mengajak seluruh komponen bangsa melakukan upaya pencegahan penyebaran paham dan gerakan radikalisme.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto selaku perwakilan rektor se-Jawa Barat mengatakan, seluruh rektor harus melakukan pendekatan kepada seluruh elemen di kampus guna mencegah paham radikalisme di lingkungan masing-masing.
“Rektor harus paham dengan hal seperti itu dengan melakukan pendekatan. Bisa saja kepada dosen ataupun mahasiswanya. Kita dampingi sehingga jangan sampai terjadi radikalisme,” ujar Herry.
Mewaspadai kampus
Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, M Nasir mengatakan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia berpotensi besar disusupi paham radikal. “Masalah radikalisme di kampus, kami belum bisa melihat secara nyata, tapi potensi di kampus sangat tinggi,” ujarnya.
Potensi muncul karena kampus merupakan tempat bernaungnya anak muda menimba ilmu dari berbagai latar belakang dan ilmu pengetahuan.
“Kami melakukan ini (deklarasi antiradikalisme) supaya mewaspadai jangan sampai kampus menjadi pusat radikalisme,” ujarnya, seperti dilansir ‘Suara Pembaruan’.
Tindak lanjut dari deklarasi itu, Nasir menggalang kerjasama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) untuk membuat program terkait pemahaman Pancasila bagi mahasiswa. (B-SP/BS/jr)
