BENDERRAnews, 24/8/17 (Jakarta): Secara resmi, memang pihak Kementerian Perhubungan belum menerima informasi terkait operasi tangkap tangan alias OTT yang menimpa pejabat di lingkungannya dan telah ramai diberitakan oleh media massa.
Namun demikian, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku prihatin dengan kejadian ini. Menhub juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK.
“Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemhub yang menerima suap atau korupsi. Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub. Kami juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Budi di Jakarta, Kamis (24/8/17).
Atas kejadian yang kembali terjadi di Kemhub ini, Budi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut.
“Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” tutur Menhub.
Lebih lanjut Menhub memastikan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Kejadian ini dikatakan Menhub menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam.
“Semua masih ingat ketika saya melakukan operasi tangkap tangan pungli di awal saya masuk Kemenhub, ternyata praktik ini masih ada meski pada setiap kesempatan saya selalu mengingatkan, ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama,” demikian Menhub.
Masih diperiksa KPK
Sebagaimana diberitakan berbagai media, Pejabat Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan sejumlah pihak yang ditangkap tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (23/8/17) malam masih menjalani pemeriksaan intensif.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, pejabat Kemhub yang diciduk dalam OTT itu merupakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) berinisial TB.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan membenarkan dalam OTT kali ini, pihaknya telah mengamankan seorang penyelenggara negara. Saat ini, kata Basaria pihaknya sedang memeriksa intensif penyelenggara negara tersebut dan pihak lainnya yang turut ditangkap. Dikatakan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak tersebut.
“Ada penyelenggara negara yang kita amankan. Pemeriksaan intensif sedang dilakukan. Sesuai KUHAP, ada waktu paling lambat 24 jam sebelum menentukan status,” kata Basaria saat dikonfirmasi, Kamis (24/8) pagi.
Para pihak ini diduga ditangkap saat sedang bertransaksi suap. Selain menangkap para pihak, tim Satgas KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing. Uang tersebut disimpan dalam sejumlah tas.
“Ada yang Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan mata uang asing lain serta Rupiah,” katanya.
Meski demikian, Basaria belum mengetahui secara pasti jumlah uang yang diamankan. Dikatakan, tim saat ini masih menghitung jumlah uang tersebut.
“Ada sejumlah uang yang kita amankan. Kami perlu waktu untuk menghitungnya,” katanya, seperti ditayang ‘BeritaSatu.com’.
Tak hanya itu, Basaria mengungkapkan, tim Satgas KPK juga telah menyegel sebuah ruangan di lingkungan Kemhub. Penyegelan ini berbarengan dengan penangkapan anak buah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu.
“Tim juga sudah menyegel sebuah ruangan di Kemhub,” kata Basaria.
Diketahui, Ditjen Hubla Kemhub saat ini dipimpin Antonius Tonny Budiono yang dilantik pada 16 Mei 2016.
Diduga, pejabat tersebut menerima suap yang berhubungan dengan proyek tol laut.
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Basaria masih enggan menjelaskan secara rinci tindak pidana yang diduga dilakukan para pihak tersebut hingga ditangkap tim Satgas KPK. Basaria meminta setiap pihak untuk bersabar.
“Untuk lebih lengkapnya ditunggu konpers saja ya,” katanya, seperti dilansir ‘Suara Pembaruan’.
Diketahui proyek tol laut menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK yang diharapkan dapat memangkas biaya pengangkutan sejumlah komiditas dari satu daerah ke daerah lainnya, terutama dari dan ke wilayah Indonesia timur. Kemhub berencana membuka 13 trayek tol laut baru.
Terdapat satu trayek yang batal dilelang karena pesertanya tak memenuhi kualifikasi. Selain itu, terdapat juga trayek yang tak memiliki penawarnya, yakni trayek Tanjung Perak-Kisar-Namrole PP dan Makassar-Tidore-Tobelo- Morotai-Maba-Pulau Gebe PP. Untuk trayek tol laut yang sudah ada pemenang lelangnya adalah Tanjung Perak-Wanci-Namlea oleh PT Mentari Sejati Perkasa.
Perusahaan itu juga memegang trayek Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki PP. Kemudian trayek Tanjung Priok-Enggano-Mentawai PP dipegang oleh PT Mandala Sejahtera Abadi. Sedangkan trayek Tanjung Perak-Belang Belang-Sangatta-Pulau Sebatik-Tanjung Perak dimenangkan oleh PT Luas Line. (B-BS/SP/jr)