BENDERRAnews, 31/7/17 (Jakarta): Presidium Pusat Gerakan dan PGI secara terpisah mendapat kehormatan ke Istana Negara, sekaligus berdialog dengan Presiden RI Joko Widodo, hari Senin (31/7/17) ini.
Dalam pertemuan itu, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengapresiasi komitmen dan keberanian Presiden Jokowi mengambil langkah tegas memberantas radikalisme demi menjaga keamanan rakyat.
Juga memuji sekaligus mendukung kebijakan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu yang antara lain bertujuan menyelamatkan ideologi negara Pancasila.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) membahas sejumlah permasalahan kebangsaan. Misalnya seperti komitmen bersama segenap komponen bangsa untuk merawat kemajemukan.
“PGI sangat memberi perhatian kepada masalah-masalah yang menyangkut kehidupan kebangsaan kita. Menyangkut bagaimana kita bersaama-sama merawat kemajemukan, bersama-bersama membangun NKRI ini,” kata Ketua Umum (Ketum) PGI, Pendeta Dr Henriette T Hutabarat Lebang kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/17).
Dia menambahkan, budaya damai perlu dibangun. “Membangun Semangat Pancasila, terutama ini kita sedang menyambut ulang tahun negara ke-72”.
Sementara itu, Sekretaris Umum (sekum) PGI, Gomar Gultom mengungkapkan, Presiden menyampaikan apresiasi PGI, khususnya dalam upaya menjaga kemajemukan. “Presiden menyampaikan penghargaan kerja-kerja PGI dalam merawat kemajemukan, memajukan nilai-nilai kebangsaan kita,” ujar Gomar.
Ia menuturkan, pihaknya juga memberikan masukan kepada Presiden. “Masukannya adalah pemerintah sudah ada pada trek yang benar, langkah yang benar, tapi tentu saja harus dijelaskan kepada masyarakat karena medsos begitu cepat berkembang,” tuturnya.
Dia berharap agar Presiden tak mengendurkan sikap terhadap tekanan kelompok yang ingin merusak negara. “Tidak mundur oleh tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan negara ini maju,” tegasnya.
Harapan PGI terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) sempat dikemukakan kepada Presiden. Perppu diharapkan tidak menjadi alat kekuasaan untuk membungkam pihak tertentu.
“Karena tentu ini negara demokrasi. Tadi dikemukakan Ibu Ketum dan Bapak Sekum bahwa kita tidak mengharapkan Perppu itu dilakukan sewenang-wenang. Itu jadi hal mendasar,” kata pengurus PGI, Pendeta Bambang Wijaya, sebagaimana ‘Suara Pembaruan memberitakan.
Kedaulatan kekayaan alam
Selain PGI, Presiden juga bertemu pengurus Presidium Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Pada kesempatan itu, GMNI mendukung langkah Presiden menerbitkan Perppu Ormas.
“Kami pertama menyampaikan apresiasi kami secara kelembagaan, dukungan GMNI kepada pemerintahan Bapak Presiden RI karena sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pembangunan bangsa ke depan, terutama menyelamatkan bangsa dari persoalan persoalan gerakan radikalisme dengan lahirnya Perppu,” kata Ketua Presidium GMNI, Chrisman Damanik.
Dia menyatakan, pihaknya juga mengapresiasi Prsiden yang beritikad baik mengembalikan kedaulatan atas kekayaan alam Indonesia, khususnya di Tanah Papua.
GMNI juga siap menjadi mitra strategis dan kritis pemerintah, untuk kemudian mencapai masyarakat yang dicita-citakan seperti amanat para pendiri bangsa. “Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, Presiden meminta GMNI turut andil dalam menyelesaikan persoalan bangsa seperti radikalisme. “Agar GMNI bisa mengambil peran bersama dengan teman-teman organisasi lain yang kemudian bisa menyelamatkan bangsa kita dari radikalisme di Indonesia ini,” demikian Chrisman Damanik. (B-SP/BS/jr)
