BENDERRAnews, 24/7/17 (Jakarta): Kompak!!! Itulah sikap Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.
Secara terpisah, keduanya menegaskan, para PNS yang anti Pancasila, silahkan tinggal di luar negeri.
Tjahjo bahkan menyatakan, kita harus berani menentukan sikap, siapa kawan dan mana lawan (ideologi).
Sementara Djarot mengatakan, selama warga Jakarta berdiri di tanah Indonesia, mereka harus setuju menerapkan ideologi bangsa yaitu Pancasila.
Apalagi seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi pelayan masyarakat, pun harus tidak boleh berseberangan dengan Pancasila.
“Ya pasti dong. Apalagi sebagai PNS. Kan PNS disumpah bahwa dia harus setia pada ideologi Pancasila,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (24/7/17).
Bila seorang PNS tidak cocok lagi dengan Pancasila dan tidak mau menjadikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupannya, maka Djarot menyarangkan PNS itu mengundurkan diri saja.
“Ya kalau dia sudah enggak cocok dengan Pancasila, enggak mau ideologi Pancasila, ya sudah mengundurkan diri saja secara gentle,” ujarnya seperti dilansir ‘BeritaSatu.com’.
Tidak cuma mengundurkan diri, mantan Wali Kota Blitar ini juga menyarankan PNS itu pindah ke negara lain yang menganut ideologi yang sama dengannya.
“Enggak cocok sama Pancasila. Pancasila itu enggak benar? Ya, sebaiknya kalau dia enggak setuju dengan ideologi Pancasila, ya pindah saja. Bukan hanya pindah sebagai PNS, tapi pindah ke negara lain yang sesuai dengan ideologi dia,” tegasnya.
Tentukan lawan
Djarot menyampaikan hal ini untuk menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengatakan PNS harus sejalan dengan sikap negara dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Tjahjo meminta PNS harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan, terhadap siapa pun yang mencoba mengganti atau melawan ideologi negara.
Djarot juga mengimbau, dalam tataran normatif seluruh kepala daerah harus membangun basis ideologi. Serta setiap kepala daerah atau PNS harus bisa menjaga agar tidak ada pemahaman ideologi lain selain Pancasila.
Jika nantinya ada PNS yang berseberangan dan tidak mengimplementasikan ideologi Pancasila, Tjahjo mempersilakan PNS mundur.
“Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan atau mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silakan mengundurkan diri saja dari PNS,” demikian Djarot Saiful Hidayat. (B-BS/jr)
