BENDERRAnews, 11/7/17 (Jakarta): Adanya tanda-tanda segelintir pihak di lingkup elite politik yang bersikap tidak suka, juga diduga berupaya melemahkan bahkan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapat penentangan keras dari berbagai elemen masyarakat.
Terkait itulah, DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sam Ratulangi (IKA Unsrat) Jabodetabek Plus, hari Selasa (11/7/17) ini sepakat menyatakan akan melakukan perlawanan keras terhadap upaya-upaya pelemahan, bahkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
“Memang jika ditinjau dari aspek ketatanegaraan, kami tak berwenang menghentikan aksi para anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI terhadap KPK. Tetapi, sebagai gerakan moral, kami bersama-sama berbagai elemen masyarakat beraneka latar, siap melakukan upaya apa pun untuk menjaga eksistensi KPK,” tandas Wakil Sekjen DPP GPPMP Bidang Hukum, HAM dan Advokasi, Widi Syailendra kepada Tim BENDERRAnews dan SOLUSSInews, di Jakarta, Selasa (11/7/17).
Ditegaskan, pihaknya ingin terus KPK diperkuat. Kendati begitu, menurutnya, DPP GPPMP pun berkehendak agar ada lembaga pengawas yang memiliki kewenangan terbaik untuk mengawasi semua lembaga penegakan hukum di Tanah Air.
“Saya rasa ini penting, agar tidak ada yang merasa ‘super body’. Tetapi, jangan sampai hasrat ini mengendurkan upaya keras kita memerangai penyakit KKN yang virusnya masih sangat kuat saat ini,” kata salah satu Ketua Bidang DPP GPPMP yang juga ditunjuk selaku Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) ‘Merah Putih’, Arthur Rumimpunu.
Rakyat bergerak
Secara terpisah, dua tokoh alumni Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Elisa Filsafat Regar dan Terry Frans, mengingatkan, upaya pelemahan bahkan pembubaran KPK, akan berhadap-hadapan dengan mayoritas rakyat Indonesia.
“Tengok saja nanti, rakyat pasti bergerak. Kami pun akan turun bersama-sama menentang hal ini,” kata keduanya.
Beberapa aktivis IKA Unsrat Jabodetabek Plus juga sedang merancang aksi-aksi penentangan di lapangan. “Tujuannya cuma satu, kami menolak pelemahan apalagi pembubaran KPK,” tegas Wakil Ketua IKA Unsrat Jabodetabek Plus, Jemmy Mokolensang.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar forum diskusi bersama sejumlah aktivis dari berbagai komunitas, untuk membangun persepsi bersama menentang upaya pelemahan KPK tersebut.
Pembersihan terus
Sementara itu, Ketua Umum DPP GPPMP yang juga Ketua IKA Unsrat Jabodetabek Plus, Jeffrey Rawis mengingatkan para elite politik, termasuk mereka yang menumpang di balik Pansus Angket KPK, agar sadar dirilah.
“Rakyat dan Presiden Joko Widodo saja telah jelas menyatakan keberpihakan kepada KPK. Upaya pembersihan negeri ini dari para koruptor harus jalan terus,” tandasnya.
Sebelumnya, sebanyak 396 guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi meminta Presiden mengeluarkan pernyataan keras soal angket DPR kepada KPK.
Namun, sidang pembaca tahu sendiri, Pansus Angket KPK tetap berjalan, meski dikritik berbagai pihak. Sebagaimana diketahui, Pansus Angket KPK ini muncul pasca-penyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR RI.
Penolak bertambah
Dari berbagai sumber, disebutkan, setelah Iluni UI, giliran UGM dan ITS yang menyatakan menolak hak angket KPK.
UGM bahkan menargetkan 1000 tandatangan dosen sebagai bentuk pernyataan sikap dan dukungan terhadap KPK.
Sementara itu, Komite Aksi Arek ITS (KAA ITS) memandang korupsi sebagai pengkhianatan terhadap perjuagnan rakyat dan cita-cita kemerdekaan. Pelaku korupsi mencuri perjuangan bangsa dan membajak Nawacita,” demikian siaran pers KAA ITS.
Sedangkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi menyatakan, Presiden Jokowi tidak bisa menghentikan Pansus Angket KPK. Namun dipastikan akan menolak pembubaran lembaga pemberantasan korupsi itu.
Johan Budi menambahkan, Presien Joko Widodo ingin terus memperkuat KPK, bukan melemahkannya. Demikian ‘Warta Kota’ dan ‘Kompas.com’. (B-WK/KC/jr — foto ilustrasi istimewa)
