BENDERRAnews, 17/1/19 (Jakarta): Tampil elegan dan tegas, Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo alias Jokowi, menyatakan, dirinya tak memiliki beban-beban di masa lalu, sehingga bisa menjalankan pemerintahan secara lebih enak dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pernyataan itu menanggapi pertanyaan dari Capres Prabowo Subianto, tentang konflik kepentingan yang mungkin terjadi di pemerintahannya. Khususnya mengenai impor beras, impor gula, dan impor komoditas.
“Saya ini tak memiliki beban-beban masa lalu. Sehingga lebih enak dalam bekerja dan memberikan perintah,” kata Jokowi mengawali jawabannya atas pertanyaan di debat Pilpres 2019, Kamis (17/1/19).
Mengenai dugaan pejabat di pemerintahan yang mencampurkan tugasnya dengan konflik kepentingan pribadi maupun kelompok, Jokowi juga tegas meminta agar dilaporkan ke aparat hukum apabila ada bukti mengenai kejahatannya.
“Kalau memang ada, bapak punya bukti, jalankan mekanisme hukum, laporkan ke Polisi, KPK, dan Kejaksaan,” tandas Jokowi.
Yang jelas, lanjutnya, Pemerintah ingin agar semuanya berjalan sederhana. Dia menyontohkan sistem online single submission (OSS). Dengan sistem itu, yang dulunya mencari izin usaha bertahun-tahun, kini cukup dua jam saja selesai.
“Bapak (Prabowo) ini pengusaha, pak Sandi juga, datang ke online single submission. Coba datang, tunggu dua jam, izin-izin akan keluar dan bisa langsung berusaha. Inilah menyederhanakan sistem sehingga peluang korupsi tak ada. Ada transparansi, manajemen controlling yang baik,” kata Jokowi.
“Jika memang masih ada yang main-main, ada bukti-bukti kuat, silakan saja dilaporkan,” tambahnya, seperti dilansir Suara Pembaruan dan juga ‘BeritaSatu.com’.
Berbeda itu dinamika
Prabowo lalu lebih menekankan pertanyaannya menyangkut perdebatan antar Menteri Pertanian dan Kepala Bulog dengan Menteri Perdagangan soal impor beras yang sempat menjadi polemik.
Jokowi langsung menjawab, bila antarmenteri saling berdebat soal kebijakan, hal itu merupakan dinamika. Sebab sebagai presiden, dirinya memang membolehkan para menteri berdebat apapun sebelum sebuah kebijakan diambil. Namun semuanya harus tunduk dan tak boleh ribut seketika kebijakan sudah diambil.
“Kalau menteri sama (pendapatnya) semuanya, tak bagus. Tak ada saling kontrol, cek, saling awasi. Tak usah menteri itu harus sama. berbeda tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau sudah rampung sebatnya, baru kita putuskan,” jawab Jokowi.
“Menurut saya, debat itu baik, ada saling kontrol dan masyarakat juga jadinya tahu.” (B-SP/BS/jr)
